BOLTARA,mediasulutgo.com — Di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah di berbagai wilayah, Pemerintah Kabupaten Boltara kembali menunjukkan konsistensinya. Untuk ke-10 kali berturut-turut, Boltara sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Capaian ini bukan sekadar simbol administratif. Raihan WTP satu dekade penuh menjadi penanda bahwa pengelolaan keuangan daerah di Boltara dinilai tetap berada dalam jalur transparansi dan akuntabilitas.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Wakil Bupati Boltara Moh. Aditya Pontoh bersama Ketua DPRD Boltara Frangky Chendra, Kamis (29/05/2026).
Di saat banyak pemerintah daerah menghadapi tekanan efisiensi anggaran dan pengawasan publik yang semakin ketat, Boltara justru mampu mempertahankan predikat tertinggi dalam audit keuangan negara selama 10 tahun tanpa putus.
Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh menegaskan capaian tersebut lahir dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga disiplin tata kelola keuangan.
“Ini bukan hasil kerja satu dua orang. Ini komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjaga pengelolaan keuangan tetap transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Ia menyebut opini WTP harus menjadi pengingat bahwa setiap penggunaan anggaran daerah wajib berpihak pada kepentingan masyarakat dan dijalankan sesuai aturan.
Keberhasilan mempertahankan WTP selama satu dekade juga menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Boltara untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat kualitas pelayanan pemerintahan di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.
Dalam penyerahan LHP tersebut, Wakil Bupati turut didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta Kepala BPKPD Kabupaten Boltara.(**)
