BOLTARA,mediasulutgo.com — Upaya penyelesaian dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Huntuk melalui jalur administratif akhirnya berujung ke proses pidana. Setelah diberi kesempatan selama 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara namun tidak dipenuhi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bolaang Mongondow Utara resmi menetapkan Kepala Desa Huntuk berinisial OFK alias Oldi dan operator desa FU alias Fadlan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi DD dan ADD Tahun Anggaran 2024.
Tak hanya menyandang status tersangka, keduanya langsung digelandang ke Rumah Tahanan Polres Bolaang Mongondow Utara untuk menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 21 Juli hingga 9 Agustus 2026, guna kepentingan penyidikan.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bolmut, Frans Magnis, menegaskan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah, dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp442.892.878.
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Huntuk. Menindaklanjuti laporan tersebut, perkara lebih dahulu diproses melalui mekanisme yang diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) Nomor 1 Tahun 2023 antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Melalui mekanisme tersebut, Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan administratif sekaligus menghitung besaran kerugian negara. Hasil audit kemudian menjadi dasar untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang dilaporkan mengembalikan kerugian negara dalam waktu 60 hari.
Namun kesempatan itu tidak dimanfaatkan. Hingga batas waktu berakhir, tidak ada pengembalian kerugian negara maupun penyelesaian administratif yang dilakukan. Kondisi tersebut membuat Inspektorat melimpahkan kembali perkara kepada Kejaksaan untuk diproses melalui jalur pidana.
Penyidikan yang dilakukan Kejari Bolmut selanjutnya mengungkap adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2024. Setelah alat bukti dinilai telah memenuhi syarat, penyidik menetapkan OFK dan FU sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan terhadap keduanya.
Dalam perkara ini, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan lain yang berkaitan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Meski dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka, Kejari Bolmut memastikan penyidikan belum berakhir. Penyidik masih terus menelusuri aliran penggunaan anggaran, memperdalam fakta-fakta yang ditemukan selama proses penyidikan, serta membuka kemungkinan adanya pihak lain yang ikut bertanggung jawab apabila ditemukan alat bukti yang cukup.
Pengungkapan perkara ini menjadi sinyal tegas bahwa setiap dugaan penyalahgunaan Dana Desa tidak berhenti pada proses pemeriksaan administratif. Ketika kerugian negara tidak dipulihkan dan unsur pidana terpenuhi, penegakan hukum akan berjalan hingga ke meja hijau. Dengan penyidikan yang masih terus berkembang, bukan tidak mungkin perkara ini akan mengungkap fakta-fakta baru maupun pihak lain yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan dan pembangunan masyarakat Desa Huntuk.(**)
