JAKARTA,mediasulutgo.com — Film dokumenter Pesta Babi kembali menjadi pusat perhatian publik setelah salah satu tokoh utamanya, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Yasinta, mendadak menyatakan kekecewaan terhadap film tersebut dan melaporkan pimpinan LBH Pos Merauke ke Polda Metro Jaya.
Peristiwa ini memicu gelombang perdebatan baru di tengah kontroversi yang sebelumnya telah mengiringi pemutaran film tersebut di berbagai daerah. Bahkan dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah acara nonton bareng Pesta Babi dikabarkan mengalami intimidasi dan ancaman yang memicu sorotan luas dari publik.
Mama Yasinta, perempuan adat Malind yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu penentang paling vokal proyek Food Estate di Merauke, kini mengambil langkah yang mengejutkan banyak pihak. Didampingi kuasa hukumnya, ia mendatangi Polda Metro Jaya dan menyatakan keberatan karena wajahnya ditampilkan dalam film tanpa persetujuannya.
“Saya punya wajah ini di mana-mana mereka putar film itu, saya sakit hati. Tanpa izin dari saya. Maka itu saya datang ke Jakarta,” ujar Mama Yasinta.
Tak hanya itu, ia juga meminta agar pemutaran film tersebut dihentikan.
“Dihentikan! Mulai dari hari ini dihentikan! Seandainya ada yang putar film itu, tolong proses orang itu,” tegasnya.
Bersama tim hukumnya, Mama Yasinta turut melaporkan Direktur LBH Pos Merauke terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Laporan tersebut menambah panjang daftar polemik yang kini membayangi film yang mengangkat isu penggusuran dan eksploitasi sumber daya alam di Papua Selatan itu.
Perubahan sikap Mama Yasinta menjadi perhatian karena selama ini ia dikenal sebagai simbol perlawanan masyarakat adat terhadap proyek strategis nasional di Merauke. Ia berulang kali tampil dalam berbagai aksi protes, kampanye lingkungan, hingga gugatan hukum terkait proyek Food Estate.
Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Mama Yasinta mengaku tidak lagi berada di pihak kelompok yang selama ini mendampinginya.
“Saya sudah ambil keputusan sendiri. Jadi saya mau cari pekerjaan di perusahaan, cari pekerjaan karena rumah saya ingin direhab karena sudah tidak layak lagi,” katanya.
Ia juga menyatakan kini mendukung perusahaan yang sebelumnya ia tolak.
“Saya tetap di pihak perusahaan sekarang, tidak seperti dulu lagi karena dulu itu saya dimanfaatkan, saya diajak oleh orang-orang LBH,” ujarnya.
Pernyataan tersebut langsung memicu berbagai reaksi publik dan menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Menanggapi perkembangan tersebut, sutradara Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono, menyatakan menghormati pilihan Mama Yasinta.
“Kami hormati pilihan Mama Yasinta. Sebagaimana kami menghormati hak setiap orang untuk tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di Papua,” kata Dandhy.
Sementara itu, tim kolaborator film yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil meminta publik tidak menghakimi Mama Yasinta. Mereka menegaskan perempuan adat tersebut telah memperjuangkan tanah dan komunitasnya jauh sebelum proses produksi film berlangsung.
“Kami menghormati apa pun sikap Mama Yasinta saat ini dan meminta publik untuk tidak menyudutkan atau menghakimi beliau,” demikian pernyataan tim kolaborator.
Hingga kini, polemik antara Mama Yasinta, LBH Pos Merauke, dan para pembuat film masih terus berkembang. Di tengah perdebatan mengenai izin penggunaan identitas, perubahan sikap, hingga isu perjuangan masyarakat adat, kasus ini diperkirakan akan semakin menyita perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan.(*)
