Scroll keatas untuk lihat konten
ADVETORIALBOLMONG RAYABOLMUTHEADLINESSULUT

Pemkab Boltara Ikuti VLH Penilaian KLA Tahun 2025

×

Pemkab Boltara Ikuti VLH Penilaian KLA Tahun 2025

Sebarkan artikel ini
KLA
Pemkab Boltara Ikuti VLH Penilaian KLA Tahun 2025

BOLTARA,mediasulutgo.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dalam rangka penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapelitbangda Boltara, Selasa (3/6/2025).

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Bupati Boltara, Sirajudin Lasena sekaligus membuka kegiatan, yang didampingi Sekda Bolmong Utara Jusnan Mokoginta.

KLA
Sekda Bolmut Jusnan Mokoginta didampingi OPD terkait saat memberikan pemaparan

Kegiatan juga dihadiri pimpinan DPRD Bolmong Utara, Saiful Ambarak. Perwakilan Forkopimda. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat, Sangadi, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa.

Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin mengucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingan dari seluruh stakeholder terkait, baik tingkat pusat maupun provinsi sehingga tahun 2022-2023, Bolmong Utara meraih penghargaan KLA kategori Madya.

“Tentu dengan pencapaian ini kita harus berkomitmen untuk dapat mempertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi di tahun 2025 ini,”kata Bupati.

KLA
Penilaian KLA dilakukan secara Hybrit

Dirinya mengaku, Hal tersebut yang menjadi motivasi dirinya untuk bersemangat dalam mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Bolmong Utara.

“Seperti memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten di Kabupaten ini telah memenuhi kebutuhan hak anak dan perlindungan anak,”ujar Sirajudin.

Pada kesempatan tersebut juga, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (P3AD) Sulawesi Utara (Sulut) Wanda Musu dalam sambutannya turut menyampaikan bagaimana komitmen kabupaten Bolmong Utara terkait KLA.

Sementara itu, Asisten deputi koordinasi pelaksanaa kebijakan pemenuhan hak anak wilayah I Kemen PPPA, Devy Nia Pradhika menambahkan evaluasi KLA ini dilakukan secara reguler.

“Untuk melihat sejauh mana tanggung jawab dan kewajiban pemangku kebijakan di daerah terkait perlindungan terhadap anak,”ujarnya.

Pihaknya berharap penilaian ini menjadi acuan kedepan dalam kebijakan program KLA mendatang menuju Indonesia layak anak.

Pantauan media ini turut memaparkan materi Sekda Jusnan Mokoginta menyampaikan program-program pemerintah daerah dalam mendukung KLA.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *