BOLTARA,mediasulutgo.com — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati, Kamis (15/10/2026).
Rapat koordinasi tersebut membahas tiga agenda utama, yakni evaluasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), antisipasi dampak musim kemarau, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Boltara menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat agar warga dapat beraktivitas, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman dan nyaman.
Menurutnya, situasi keamanan yang kondusif menjadi salah satu fondasi utama dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah.
Terkait musim kemarau, Plt. Bupati meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dampak kekeringan, terutama untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus bergerak cepat dalam merespons kebutuhan warga, khususnya masyarakat yang berada di wilayah rawan kekurangan air.
Selain persoalan kekeringan, perhatian juga diarahkan pada potensi kebakaran hutan dan lahan yang meningkat saat musim kemarau. Seluruh pihak diminta memperkuat langkah pencegahan, meningkatkan kewaspadaan, serta menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Pada kesempatan tersebut, Plt. Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan di tengah masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen untuk tidak mudah terprovokasi, menyebarkan fitnah, maupun merusak hubungan persaudaraan akibat perbedaan.
Melalui rapat koordinasi ini, Plt. Bupati berharap seluruh unsur Forkopimda semakin solid dan kompak dalam menyatukan langkah demi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow Utara.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Boltara, Kejaksaan Negeri Boltara, perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, perwakilan Dandim 1303/BM, perwakilan Kapolres, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), staf ahli bupati, para asisten Sekretaris Daerah, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para camat, serta seluruh sangadi se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.(*)
