MANADO,mediasulutgo.com — Isu pengawasan keuangan daerah kembali menjadi sorotan. Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menegaskan komitmen tanpa kompromi terhadap praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Pernyataan tegas itu disampaikan dalam kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan BPKP yang dihadiri para kepala daerah se-Sulawesi Utara di Wisma Negara Gubernuran Bumi Beringin, Selasa (21/04/2026).
“Tidak ada ruang bagi siapa pun yang mencoba bermain-main dengan uang rakyat. Integritas adalah harga mati,” tegas Gubernur.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Moh Aditya Pontoh, turut hadir bersama jajaran pemerintah daerah lainnya sebagai bentuk komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan.
Gubernur menekankan bahwa pengawasan tidak boleh lagi dipandang sebagai formalitas administratif, melainkan harus menjadi alat utama dalam memastikan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga mendorong transformasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mampu menjadi sistem peringatan dini terhadap potensi penyimpangan sekaligus penasihat strategis bagi pemerintah daerah.
Selain itu, prinsip value for money dalam penggunaan APBD kembali ditekankan. Setiap anggaran harus digunakan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.
Upaya penguatan pengawasan juga diarahkan melalui digitalisasi sistem, termasuk penerapan Continuous Auditing dan Continuous Monitoring (CACM) guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala BPKP Sulawesi Utara Heru Setiawan serta para inspektur daerah kabupaten dan kota.
Langkah ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan keuangan daerah di Sulawesi Utara akan diperketat, seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.(*)
