GORONTALO,mediasulutgo.com – Lebih dari 100 ribu petani, nelayan, dan pelaku sektor pertanian menjadi saksi saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan klaim besar: Indonesia mulai bergerak dari negara yang menjaga kebutuhan sendiri menjadi negara yang mampu membantu pasokan pangan dunia.
Dalam puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6/2026), Prabowo menegaskan pemerintah akan menjaga swasembada pangan secara berkelanjutan di tengah ancaman krisis pangan global yang semakin nyata.
“Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai ekspor, kita membantu negara-negara lain. Banyak negara meminta pupuk dari kita, meminta beras dari kita, meminta jagung dari kita,” kata Prabowo.
Pernyataan itu menjadi sorotan setelah Presiden mengungkap adanya permintaan dari negara lain terhadap surplus produksi Indonesia. Bahkan, Perdana Menteri Australia disebut langsung menghubungi Prabowo terkait peluang pembelian pupuk dari Indonesia.
“Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau berterima kasih karena Indonesia punya surplus pupuk dan bertanya apakah bisa membeli pupuk dari Indonesia. Saya bilang silakan, kirim ke mereka,” ujarnya.
Namun di balik capaian tersebut, Prabowo menegaskan satu hal: keberhasilan pangan harus tetap berdampak langsung kepada petani. Pemerintah diminta memastikan harga yang diterima petani tetap menguntungkan.
“Asal harganya benar. Petani jangan rugi,” tegas Presiden.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam laporan kepada Presiden menyebut sektor pertanian mencatat sejumlah capaian besar. Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 127, angka tertinggi dalam 34 tahun terakhir, sementara pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mencapai 5,74 persen.
“Izin Bapak Presiden, NTP atau Nilai Tukar Petani sebagai indikator kesejahteraan petani mencapai 127, tertinggi dalam 34 tahun terakhir,” ujar Amran.
Tak hanya itu, ekspor pertanian disebut meningkat hingga Rp166 triliun, sementara impor turun Rp41 triliun. Pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi yang dirasakan sektor petani mencapai sekitar Rp200 triliun.
Kebijakan lain yang menjadi perhatian adalah penurunan harga pupuk sebesar 20 persen. Amran menyebut langkah tersebut menjadi perubahan besar karena harga pupuk selama ini cenderung meningkat.
“Kami mengucapkan terima kasih mewakili petani Indonesia. Harga pupuk yang selama ini sejak Indonesia merdeka selalu naik, pada masa kepemimpinan Bapak Presiden justru turun 20 persen,” katanya.
Pemerintah juga mendorong hilirisasi komoditas strategis seperti kelapa sawit, kakao, mete, dan tebu. Program tersebut diproyeksikan membuka jutaan peluang kerja hingga 2029 sekaligus memperkuat ekonomi pedesaan.
Di sektor sawit, pemerintah memastikan perlindungan terhadap 15 juta petani sawit Indonesia. Pengawasan dilakukan terhadap perusahaan yang dinilai belum menyesuaikan harga tandan buah segar (TBS) sesuai ketentuan.
“Kita harus menjaga kesejahteraan 15 juta petani sawit Indonesia. Karena itu, jika ada pihak yang tidak menaikkan harga TBS sesuai ketentuan, akan dilakukan pemeriksaan,” tegas Amran.
Ketua KTNA Nasional Mohammad Yadi Sofyan Noor menyebut PENAS menjadi momentum memperkuat kolaborasi petani, nelayan, pemerintah, akademisi, dan dunia usaha dalam mewujudkan pangan berkelanjutan.
“Kami dari KTNA menyampaikan penghargaan kepada Bapak Presiden atas perhatian, kepedulian, dukungan, dan keberpihakan beliau kepada petani dan nelayan Indonesia,” ujar Yadi.
Di akhir kegiatan, KTNA memberikan Lencana Emas Adibakti Tani Nelayan Maha Utama kepada Presiden Prabowo sebagai bentuk penghargaan atas komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan.(*)
