LIMBOTO mediasulutgo.com – Bupati Gorontalo, Prof. Nelson Pomalingo bersama Ketua DPRD Syam T. Ase didampingi Sekda Dr. Roni Sampir, menghadiri kegiatan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo T.A. 2023, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo,Senin, (10/6/2024).
Dalam penyampaian hasil pemeriksaan LKPD kali ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-14 kalinya. Pencapaian ini menjadikan Pemkab Gorontalo sebagai peraih opini WTP terbanyak di Provinsi Gorontalo.
Atas pencapaian tersebut, Bupati Nelson Pomalingo mengungkapkan rasa syukur dan bangga. Dimasa kepemimpinannya, tercatat 9 kali hasil pengelolaan keuangan meraih penghargaan gemilang dari BPK.
“Pertama, tentunya kita bersyukur. Alhamdulillah, hari ini kita mendapat WTP lagi, dan ini yang ke-14 kalinya, yang terbanyak di Provinsi Gorontalo. Khusus untuk saya sebagai bupati, ini yang ke-9 kalinya. Jadi, saya berharap sampai tahun depan, selama periode saya, tetap WTP,” ujar Bupati Nelson Pomalingo.
Ia pun menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK menunjukkan pengelolaan keuangan Kabupaten Gorontalo yang baik. Namun, ia mengakui masih ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti untuk penyempurnaan.
“Tentunya tidak sempurna, ada hal-hal yang kurang dan yang kurang itulah yang nanti insya Allah akan kita tindak lanjuti. Saya sudah meminta kepada Sekda dan jajarannya untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan,” tambahnya.
Bupati Nelson menekankan bahwa pencapaian ini adalah hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan legislatif. “Legislatif berfungsi melakukan pengawasan dan membuat regulasi. Oleh karena itu, nanti insya Allah setelah ini kami akan membuat Perda dengan legislatif. Kami berharap ini menjadi penyemangat kita semua,” ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada pemerintah daerah atas pencapaian WTP ini. “Selamat kepada pemerintah daerah. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bupati, ini yang ke-9 dalam pemerintahan beliau dan yang ke-14, ini luar biasa, terbanyak se-Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi pemerintah daerah ke depan untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan,” kata Syam T. Ase.
Syam menegaskan bahwa DPRD akan memaksimalkan fungsi pengawasannya untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melahirkan perda yang diperlukan. “DPRD bersama dengan pemerintah daerah akan melahirkan perda, dan tentu fungsi pengawasan akan kami maksimalkan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Syam menyampaikan harapannya bahwa pencapaian WTP yang ke-14 ini dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain. “Dengan pencapaian WTP yang ke-14 ini, Kabupaten Gorontalo semakin menunjukkan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, menjadi contoh bagi daerah lain di Provinsi Gorontalo,” tutupnya.
