Scroll keatas untuk lihat konten
OPINIHEADLINESKESEHATAN

Gagal Ginjal Akut Misterius, Tanggung Jawab Siapa?

×

Gagal Ginjal Akut Misterius, Tanggung Jawab Siapa?

Sebarkan artikel ini
Gagal ginjal
Dimanakah peran negara ?

Penyakit gagal ginjal pada anak perupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan dan tentu ini menjadi perhatiaan yang serius serta dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi pemerintah. Karena sejatinya Pemerintah yang merupakan penanggung jawab terhadap kesehatan rakyat dan bertanggung jawab terhadap kesehatan rakyat terlebih terhadap penetapan standarisasi produk yang halal dan aman untuk kesehatan.
Sebagaimana hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengawas Obat dan Makanan, BPOM bertugas melakukan uji kelayakan obat dan makanan apakah layak edar ke tengah masyarakat ataukah tidak. Jika saat ini justru beredar merek obat yang mengandung dzat berbahaya, artinya peran BPOM dipertanyakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gagal ginjal
JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara, Mohammad Aditya Pontoh, S.IP, melakukan audiensi bersama Kementerian Kesehatan RI, Kamis (05/11/2026). Audiensi ini bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan kesehatan dan pemenuhan fasilitas layanan kesehatan di Boltara yang memiliki wilayah seluas 1.856,86 km² dengan 88.993 jiwa penduduk di 6 kecamatan. Plt. Bupati menyampaikan bahwa Boltara saat ini memiliki 2 RSUD (RSUD Bintauna dan RSUD Bolangitang yang sedang dibangun sebagai RS Program Hasil Terbaik Cepat/PHTC), 12 Puskesmas, 21 Pustu, 32 Poskesdes dan 19 ambulans. Namun masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan layanan. Adapun usulan prioritas yang diperjuangkan ke Kemenkes RI: 1. Penguatan RSUD: Pembangunan gedung CSSD, radiologi, ruang isolasi, instalasi farmasi, gedung pemulasaran jenazah, rumah dinas nakes, alat kesehatan emergensi, ambulans, serta alkes untuk RS PHTC Bolangitang. 2. Pembangunan Labkesda: Saat ini Boltara belum memiliki Labkesda, sehingga pemeriksaan spesimen masih harus ke Manado dengan jarak 6-7 jam. 3. Renovasi dan Pembangunan Puskesmas & Pustu: Renovasi Puskesmas yang rata-rata berusia di atas 12 tahun dan pembangunan baru/renovasi 7 Pustu yang kondisinya rusak sedang hingga berat. 4. Sarana Penunjang: Pengadaan ambulans transport dan mobil jenazah, IPAL di 6 Puskesmas, insinerator untuk 2 RSUD, serta penambahan dokter spesialis di RSUD PHTC Bolangitang dan RSUD Bintauna. Pemkab Boltara berharap usulan tersebut mendapat dukungan dari Ditjen Kesehatan Lanjutan dan Kesehatan Primer Kemenkes RI. Saat ini Dinas Kesehatan sedang melengkapi data dukung untuk diunggah melalui sistem KOMDAT Pembangunan Infrastruktur Kemenkes RI. Ini merupakan komitmen Pemkab Boltara untuk pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Turut mendampingi, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kepala OPD terkait dan Dirut RSUD Pratama Bintauna.
KESEHATAN

JAKARTA, mediasulutgo.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara…