BOLTARA, mediasulutgo.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) terus berupaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan daerah. Salah satunya melalui Sosialisasi Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan Minuman yang digelar di Ruang Rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Senin (2/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Dr. Hi. Abdul Nazarudin Maloho, S.Pd., M.Si., yang mewakili Plt. Bupati Boltara.
Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai ketentuan dan kewajiban pemungutan PBJT makanan dan minuman.
Dalam sambutannya, Asisten III menegaskan bahwa pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah berharap terbangun kesepahaman antara pemerintah dan pelaku usaha sehingga pelaksanaan pemungutan PBJT dapat berjalan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“PBJT Makanan dan Minuman adalah kontribusi kita untuk pembangunan Boltara. Kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha, tapi kami ingin ada keadilan dan kesadaran bersama bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha, khususnya pemilik rumah makan, restoran, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk memahami ketentuan perpajakan serta berpartisipasi aktif dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPKPD beserta jajaran dan para pelaku usaha rumah makan, restoran, serta UMKM dari seluruh wilayah Kabupaten Boltara.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Boltara berharap kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap pajak daerah semakin meningkat, sehingga penerimaan daerah dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
