LIMBOTO,mediasulutgo.com – Pemerintah Kabupaten Gorontalo memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menangani persoalan daerah sekaligus mengawal pelaksanaan program strategis nasional. Mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih, hingga pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian utama dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa (3/11/2026).
Rapat yang dipimpin langsung Bupati Gorontalo Sofyan Puhi di Ruang Dulohupa tersebut membahas sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan terpadu antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, dan instansi terkait.
Sofyan mengatakan, penanganan karhutla di Kabupaten Gorontalo menunjukkan perkembangan positif. Meski situasi mulai terkendali, pemerintah daerah tetap meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi untuk mencegah kebakaran kembali terjadi.
Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu langkah penting, khususnya untuk menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar.
“Alhamdulillah, penanganan karhutla di daerah kita menunjukkan tren yang semakin baik. Meski situasi mulai mereda, kami tidak boleh lengah. Koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait terus diperkuat untuk mengedukasi masyarakat agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar,” ujar Sofyan.
Di sisi lain, persoalan krisis air bersih di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian serius. Sofyan mengungkapkan, sedikitnya dua dusun di Kecamatan Pulubala masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Pemerintah daerah telah memulai distribusi air bersih sejak Selasa. Namun, kondisi geografis berupa medan pegunungan dengan akses jalan terjal menjadi kendala dalam menjangkau masyarakat.
“Kendaraan tangki biasa tidak memungkinkan menjangkau lokasi karena kondisi medan yang cukup terjal. Karena itu, dibutuhkan kendaraan khusus. Namun, kami memastikan distribusi air bersih sudah mulai berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
96 SPPG Beroperasi, Pengawasan MBG Diperketat
Selain persoalan daerah, rapat Forkopimda turut mengevaluasi perkembangan tiga program strategis nasional di Kabupaten Gorontalo.
Pada pembangunan Kampung Nelayan di Desa Lamu, progres pekerjaan dilaporkan telah melampaui 90 persen. Namun, 11 titik penyokong lainnya masih mencatat perkembangan di bawah 20 persen. Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan dan target, pembangunan tersebut mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri.
Sementara itu, program Koperasi Merah Putih mulai memasuki tahap realisasi fisik. Hal ini ditandai dengan masuknya armada kendaraan operasional dan rak jualan yang didistribusikan langsung oleh perusahaan ke masing-masing lokasi.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, sebanyak 96 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Kabupaten Gorontalo.
Sofyan menegaskan, peningkatan jumlah SPPG harus dibarengi pengawasan dan pendampingan yang maksimal agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar serta tepat sasaran.
“Untuk program Makan Bergizi Gratis, saat ini sudah ada 96 yang beroperasi di Kabupaten Gorontalo. Kami bersama jajaran Forkopimda akan memperkuat pengawasan dan pendampingan secara ketat guna memastikan program ini berjalan lancar, tepat sasaran, serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Gorontalo berharap sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, dan seluruh pemangku kepentingan semakin solid.
Penguatan koordinasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan nasional memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo.(**)
