Scroll keatas untuk lihat konten
KAB GORONTALO

Wabup Tonny Junus Serahkan Dokumen Persyaratan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ke BNPB

×

Wabup Tonny Junus Serahkan Dokumen Persyaratan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ke BNPB

Sebarkan artikel ini

LIMBOTO, mediasulutgo.com – Wakil Bupati Gorontalo, Tonny S. Junus, menyerahkan kelengkapan dokumen fisik sebagai salah satu persyaratan penyaluran dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Tahun Anggaran 2026.

Penyerahan dokumen tersebut berlangsung di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (18/11/2026), sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses penyaluran dana hibah.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA  Kwarcab Boltim Studi Tiru ke Kabupaten Gorontalo, Pelajari Tata Kelola Organisasi Pramuka

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga menerima arahan serta klarifikasi terkait tahapan administrasi penyaluran dana hibah. Hal ini bertujuan memastikan proses penyaluran berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Wakil Bupati Tonny S. Junus menegaskan bahwa pemenuhan seluruh persyaratan administrasi menjadi bagian penting agar proses penyaluran dana hibah dapat berjalan sesuai prosedur dan memberikan manfaat bagi penanganan serta pemulihan wilayah terdampak bencana.

“Pemenuhan dokumen dan kelengkapan administrasi menjadi bagian penting agar proses penyaluran dana hibah berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian disampaikan dalam pertemuan tersebut.

BACA JUGA  Pemkab Gorontalo Matangkan Penyesuaian TPP ASN 2027, Disesuaikan dengan Jabatan dan Tanggung Jawab

Turut mendampingi dalam kegiatan itu Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus berupaya memastikan setiap tahapan pengelolaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *