penas

boltara
EKONOMI BISNISGORONTALOHEADLINESKAB GORONTALO

Bupati Sofyan Puhi Tegaskan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

×

Bupati Sofyan Puhi Tegaskan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebarkan artikel ini
Sofyan Puhi

LIMBOTO, mediasulutgo.com — Bupati Gorontalo H. Sofyan Puhi menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel saat membuka Workshop Tata Kelola Penyelesaian dan Pengembalian Kerugian Daerah di Aula Potombango BKPSDM, Rabu (22/10/2025).

Dalam arahannya, Bupati Sofyan menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar membahas temuan audit, tetapi juga menjadi ruang refleksi dan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah.

Advertisement
Sofyan Puhi
Scroll kebawah untuk lihat konten

“Tujuan utama kita bukan mencari kesalahan, tetapi mengawal pembangunan agar berjalan akuntabel dan transparan,” ujar Sofyan.

BACA JUGA  205 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Gorontalo Dikebut, Sofyan Puhi Ungkap Progresnya

Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020, yang selama ini menjadi acuan dalam penyelesaian kerugian daerah.

“Saya minta masukannya, mungkin Perbup ini sudah saatnya diperbarui,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati Sofyan mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih terbuka terhadap publik agar pengawasan masyarakat dapat berjalan optimal.

“Kita butuh pengawasan dari masyarakat juga, bukan hanya dari internal pemerintah,” tegasnya.

BACA JUGA  Anggaran Laundry Rumah Dinas Disorot, Pemkab Gorontalo Tegaskan Sesuai Kebutuhan

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Gorontalo Dewi Nani menuturkan bahwa percepatan penyelesaian temuan audit menjadi prioritas pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Alokasi dari pusat menurun, daerah harus bergerak cepat. Salah satunya dengan menuntaskan temuan-temuan audit,” jelas Dewi.

Workshop ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemkab Gorontalo dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan menutup potensi kebocoran anggaran demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *