LIMBOTO,mediasulutgo.com – Upaya mencari solusi atas persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Gorontalo mulai menemukan arah baru. Tokoh masyarakat yang juga mantan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, didapuk sebagai inisiator pembentukan Forum Komunikasi Penambang Rakyat Provinsi Gorontalo, Rabu (25/03/2026).
Langkah ini diambil setelah Nelson menyerap langsung aspirasi para penambang dari berbagai wilayah, mulai dari Bone Bolango hingga Pohuwato. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah perjuangan bersama dalam mendorong legalisasi tambang rakyat serta menghadirkan kepastian hukum bagi para penambang.
“Kita harus mencari solusi karena ini menyangkut hidup orang banyak. Ada sirkulasi ekonomi yang besar di sana. Melalui wadah ini, kita ingin berjuang bersama agar tambang rakyat bisa dikelola dengan baik, taat hukum, dan tidak merusak lingkungan,” ujar Nelson.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati tiga langkah utama sebagai tindak lanjut. Pertama, pembentukan forum komunikasi sebagai jembatan aspirasi antara penambang, pemerintah, dan pemangku kepentingan. Kedua, mendorong pembentukan koperasi sebagai badan hukum resmi agar aktivitas pertambangan memiliki payung legal yang jelas. Ketiga, penyusunan dokumen perjuangan yang mencakup aspek historis, kajian hukum, hingga analisis ekonomi sebagai dasar kebijakan.
Nelson juga menyoroti beban yang selama ini dirasakan para penambang akibat status ilegal, termasuk adanya biaya-biaya tidak resmi. Ia menyebut para penambang justru memiliki komitmen untuk berkontribusi secara sah kepada daerah.
“Para penambang sangat terbuka. Mereka ingin uang yang selama ini keluar secara tidak resmi dialihkan menjadi PAD. Dengan begitu, kontribusi mereka terhadap pembangunan, seperti infrastruktur dan beasiswa, menjadi jelas dan legal,” jelasnya.
Selain itu, ia menyinggung ketimpangan penguasaan lahan antara korporasi besar dan masyarakat. Menurutnya, kebutuhan lahan bagi rakyat tidak sebanding dengan luas konsesi perusahaan besar.
“Rakyat hanya minta sedikit, misalnya seribu hektare, masa tidak bisa? Ini yang akan kita konsultasikan ke pemerintah pusat, termasuk kendala penjualan emas hasil tambang rakyat,” tegas Nelson.
Terkait isu lingkungan, Nelson mengungkapkan bahwa para penambang mengklaim metode tambang sistem lubang memiliki dampak lebih kecil dibanding tambang terbuka berskala besar. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya kajian ilmiah dan komitmen pengelolaan limbah.
“Mereka menyatakan siap diatur soal lingkungan. Inilah jalan tengah yang ingin kita dorong agar ekonomi jalan, lingkungan terjaga, dan daerah mendapatkan pemasukan,” pungkasnya.
Pembentukan forum ini diharapkan menjadi titik awal penyelesaian polemik PETI di Gorontalo, sekaligus mendorong lahirnya tata kelola pertambangan rakyat yang legal, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.(*)
