JAKARTA,mediasulutgo.com — Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menyuarakan kegundahannya atas polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang tak kunjung mereda. Menurut Denny, isu ini berlarut-larut berkat pilihan Jokowi untuk tidak memperlihatkan ijazahnya secara terbuka — padahal, menurutnya, cukup “menyederhanakan saja” agar ketegangan bisa reda.
Dalam sebuah acara publik, Denny mempertanyakan mengapa pendekatan pidana langsung diambil dalam kasus ini, alih-alih menggunakan klarifikasi administratif. “Tidak perlu drama. Cukup buka saja ijazahnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Denny mengaitkan konflik ini dengan dugaan kriminalisasi terhadap Roy Suryo dan kelompok kritikus lainnya. Dia menuding sistem hukum masih dikuasai oleh kekuatan tak transparan — “mafia hukum” — yang dapat mengekang kebebasan berpendapat. Menurut dia, krusial bagi penegakan hukum untuk merdeka dan tidak dipengaruhi kedekatan dengan kekuasaan.
Denny juga menegaskan bahwa keputusannya bergabung dalam tim kuasa hukum Roy Suryo Cs bukan semata soal pembelaan pribadi, melainkan bentuk perlawanan terhadap praktik penggunaan kekuasaan untuk membungkam kritik. Dia menyatakan, mempertanyakan dokumen publik seperti ijazah adalah hak warga negara yang sah.
Kasus ijazah Jokowi memang telah memicu kontroversi berkepanjangan, sementara sejumlah pihak menilai bahwa transparansi dokumen akademik presiden merupakan elemen penting dalam akuntabilitas publik dan kepercayaan rakyat.
