Advetorial — Ketua DPRD Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Frangky Chendra menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah serta peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023.
Rakor tersebut diikuti secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dari Ruang Rapat Bupati Bolmong Utara, di Boroko, Selasa, (21/3/2023).
Selain Ketua DPRD, Rakor tersebut juga diikuti Bupati Bolmut Depri Pontoh serta jajarannya.
Ditemui usai Raker, Ketua DPRD Bolmut Frangky Chendra mengatakan ada beberapa hal yang ditegaskan dalam rapat tersebut.
“Iya, tadi kami mengikuti Raker bersama jajaran Pemda Bolmut secara daring dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi.”ungkap Frangky.
“Ada beberapa hal yang penting dalam raker itu terutama disebutkan bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk menciptakan perbaikan birokrasi. Dengan menjamin bahwa program tersebut memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan bukan sekedar menjamin program tersebut telah terlaksana.”tambah frangky.
Menurutnya, pemberantasan korupsi daerah bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
“Jadi tadi juga dijelaskan upaya pemberantasan korupsi daerah dapat dilakukan minimal pada 8 area, yaitu perencanaan dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah dan tata kelola desa.”tutupnya.(adv)
