BOLTARA,mediasulutgo.com—Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui penambahan kuota 7.000 peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan dan dibiayai pemerintah daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Boltara, Moh. Aditya Pontoh, S.IP., bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano yang membawahi wilayah Boltara, di ruang kerja Plt. Bupati, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas koordinasi penandatanganan addendum Rencana Kerja (RK) terkait penambahan kuota kepesertaan PBPU yang menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Boltara.
Plt. Bupati Moh. Aditya Pontoh menyambut baik koordinasi tersebut. Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui perluasan kepesertaan JKN.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong cakupan JKN. Dengan adanya penambahan kuota ini, kita harapkan semakin banyak masyarakat yang terlindungi jaminan kesehatannya,” ujar Aditya.
Menurutnya, penambahan 7.000 peserta PBPU yang dibiayai pemerintah daerah merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam memastikan semakin banyak warga mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi Pemkab Boltara dalam mendorong pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program JKN.
Melalui perluasan kepesertaan tersebut, pemerintah daerah berharap perlindungan kesehatan masyarakat semakin merata dan kendala biaya dapat diminimalkan ketika warga membutuhkan pelayanan medis.
Koordinasi antara Pemkab Boltara dan BPJS Kesehatan ini menjadi salah satu upaya memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano beserta staf dan Staf Ahli Bupati Boltara.(**)
