BOLTARA – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, S.E., M.Ec.Dev., meresmikan hasil pembangunan baru dan rehabilitasi berat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi rumah layak huni di Desa Kuala Utara, Kecamatan Kaidipang, Selasa (21/7/2026).
Peresmian tersebut merupakan bagian dari Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang menjadi salah satu dari 17 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Boltara. Program ini difokuskan pada penyediaan hunian yang aman, layak, dan inklusif bagi masyarakat kurang mampu.
Pada tahap ini, bantuan diberikan kepada keluarga Ibu Erni Gumohung, warga Desa Kuala Utara. Rumah yang sebelumnya masuk kategori tidak layak huni kini telah direnovasi secara menyeluruh dengan struktur bangunan yang lebih kokoh, ventilasi udara yang baik, serta fasilitas sanitasi yang memadai.
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin Lasena menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar sekaligus fondasi penting dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah berupaya memastikan kehadiran pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar.
“Kami ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Bukan hanya lewat pembangunan fisik, tapi juga lewat bantuan langsung yang menyentuh kebutuhan dasar,” ujar Sirajudin.
Selain meresmikan rumah layak huni, Bupati juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada keluarga penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu meringankan kebutuhan pokok sehari-hari.
Pemerintah Kabupaten Boltara berkomitmen untuk terus melanjutkan program rehabilitasi RTLH secara bertahap. Pelaksanaannya akan diperkuat melalui kolaborasi bersama TNI, Polri, perangkat daerah terkait, dan pemerintah desa.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah menargetkan semakin berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni, sehingga masyarakat Boltara dapat menikmati tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Kejaksaan Negeri Boltara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boltara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), pimpinan OPD, unsur TNI/Polri, Sangadi Kuala Utara, tokoh masyarakat, serta keluarga penerima manfaat.
