BOLTARA, mediasulutgo.com – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Mohammad Aditya Pontoh, S.IP., menghadiri rapat bersama Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai IV Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kamis (8/10/2026), dengan agenda pembahasan pendampingan hukum (legal assistance) terhadap BP3KP Sulawesi I dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin langsung Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sulut, Andi Usama Harun, S.H., M.H.
Pendampingan hukum tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah potensi permasalahan hukum, serta memastikan seluruh program perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan BP3KP Sulawesi I berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Plt. Bupati Boltara, Mohammad Aditya Pontoh, menyambut baik pelaksanaan pendampingan hukum tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, BP3KP, dan Kejaksaan memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional di bidang perumahan agar berjalan tepat sasaran dan akuntabel.
Keterlibatan berbagai pihak dalam pendampingan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta meminimalkan potensi hambatan hukum dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Turut hadir Kepala BP3KP Sulawesi I, Eripka Ansela Surira, S.T., M.T., para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, para asisten, koordinator, Kepala Bagian Tata Usaha, para kepala seksi pada Bidang Datun Kejati Sulut, serta kepala dinas kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
