mediasulutgo.com – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Moh. Aditya Pontoh, S.IP., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di Grand Ballroom Convention Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto.
Dalam arahannya, Presiden mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi serta kabupaten/kota sebagai langkah strategis untuk memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok daerah.
Presiden menegaskan bahwa akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga kekayaan nasional serta mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.
Rakornas TPAKD 2026 diselenggarakan melalui sinergi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Keikutsertaan Plt. Bupati Boltara dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, OJK, serta lembaga jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat di daerah.
Pemkab Boltara terus mendukung program percepatan akses keuangan sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan daerah yang selaras dengan visi Sinergitas Akselerasi Pembangunan serta Pemerintahan yang Selaras, Jujur, Aktual dan Mapan Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Berdaya Saing.
Rakornas tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Bank Indonesia, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, perwakilan DPR RI, serta para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dari berbagai daerah di Indonesia.
