BOLTARA, mediasulutgo.com – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Moh. Aditya Pontoh, S.IP., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan terhadap Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, yang berlangsung di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026).
Rakor tersebut membahas penguatan peran gubernur dalam mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, termasuk pelaksanaan program prioritas di sektor pertanahan dan tata ruang.
Kegiatan dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Utara dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Utara, di antaranya Ketua DPRD Provinsi, Pangdam XIII/Merdeka, Kapolda Sulut, Dankodaeral VIII, Kajati Sulut, Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Kepala BIN Daerah, Danlanud SRI, Danrem 131/Santiago, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara.
Hadir pula pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, 15 bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, termasuk Plt. Bupati Boltara, serta jajaran instansi vertikal, yakni Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Utara, Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, dan seluruh kepala kantor pertanahan se-Sulawesi Utara.
Dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, turut hadir para asisten, Inspektur Daerah, kepala badan, kepala dinas, kepala biro Setda, serta pimpinan BUMD dan BLUD, di antaranya Direktur Utama Bank SulutGo dan Direktur RSUD Provinsi.
Plt. Bupati Moh. Aditya Pontoh menyambut baik pelaksanaan rakor tersebut. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci untuk memastikan sinkronisasi kebijakan berjalan optimal.
“Kami di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara siap mendukung penuh dan melaksanakan arahan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Terutama terkait penataan ruang dan pertanahan yang menjadi fondasi pembangunan daerah,” ujar Aditya.
Ia berharap, melalui rakor tersebut, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Boltara semakin akuntabel dan efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan ruang.
