GORONTALO,mediasulutgo.com — Temu Profesi Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) pada Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVII Tahun 2026 menjadi momentum penting memperkuat posisi penyuluh pertanian sebagai garda terdepan dalam mendukung percepatan swasembada pangan nasional.
Kegiatan yang digelar di Aula Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Minggu (21/6), mempertemukan penyuluh pertanian, petani, nelayan, pelaku usaha pertanian, hingga pengurus PERHIPTANI dari berbagai wilayah Indonesia.
Temu profesi tersebut dibuka langsung Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PERHIPTANI, Dr. Isran Noor, M.Si. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa PENAS KTNA merupakan forum strategis yang menjadi ruang konsolidasi seluruh insan pertanian untuk memperkuat kolaborasi menghadapi tantangan pangan nasional.
“Seluruh organisasi profesi di bidang pertanian berkumpul untuk memperkuat sinergi dan menyatukan langkah mendukung pencapaian swasembada pangan nasional,” ujar Isran Noor.
Ia menjelaskan, konsep swasembada beras dan swasembada pangan memiliki cakupan yang berbeda. Menurutnya, Indonesia telah mencatat perkembangan positif dalam sektor beras, namun perjalanan menuju swasembada pangan secara menyeluruh masih membutuhkan kerja bersama berbagai pihak.
“Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang beras, tetapi bagaimana seluruh sektor pangan mampu diperkuat secara berkelanjutan,” katanya.
Isran menilai penyuluh pertanian memiliki peran strategis dalam mendampingi petani, memperkenalkan inovasi teknologi, serta mempercepat transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern dan produktif.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pengukuhan pengurus wilayah PERHIPTANI Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari penguatan organisasi profesi penyuluh pertanian di tingkat daerah.
Melalui forum PENAS XVII, PERHIPTANI berharap para penyuluh semakin mampu meningkatkan kapasitas, memperluas jejaring kerja, serta menghadirkan inovasi yang memberikan dampak nyata terhadap kemajuan sektor pertanian Indonesia.
Kolaborasi antara pemerintah, penyuluh, petani, dan seluruh pelaku pertanian dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan pangan yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan.(**)
