BOLTARA,mediasulutgo.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mulai memetakan potensi kawasan transmigrasi melalui Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
FGD yang digelar di Ruang Rapat BPKPD, Selasa (7/7/2026), dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boltara, Hi. Abdul Mutoh Daeng Mulisa, S.Pd., M.M., mewakili Bupati Boltara.
Mengangkat tema “Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Boltara”, kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi wilayah yang dinilai layak dikembangkan sebagai kawasan transmigrasi berbasis potensi lokal.
Dalam sambutannya, Abdul Mutoh menegaskan bahwa transmigrasi tidak lagi dipandang sebatas program perpindahan penduduk, melainkan sebagai instrumen pembangunan yang mampu mendorong pemerataan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Menurutnya, kawasan yang akan dikembangkan harus memenuhi sejumlah indikator penting, mulai dari potensi sumber daya alam, ketersediaan lahan, dukungan infrastruktur, hingga kesiapan sosial masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, kawasan transmigrasi diharapkan tumbuh menjadi sentra produksi sekaligus motor penggerak ekonomi baru di Boltara.
“Kami berharap melalui forum ini dapat disepakati lokasi yang memiliki potensi sumber daya alam, kesiapan lahan, dukungan infrastruktur, dan kesiapan sosial masyarakat. Sehingga program transmigrasi benar-benar memberikan dampak nyata bagi Boltara,” ujar Abdul Mutoh.
Pemkab Boltara juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program transmigrasi sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
FGD tersebut diikuti oleh perwakilan OPD, instansi vertikal, akademisi, para camat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Hasil identifikasi yang disepakati nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi yang terarah, berkelanjutan, dan mampu mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.(**)
