Scroll keatas untuk lihat konten
BOLMUT

Exit Meeting EPPD Sulut, Wabup Aditya Tegaskan Komitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi Evaluasi

×

Exit Meeting EPPD Sulut, Wabup Aditya Tegaskan Komitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi Evaluasi

Sebarkan artikel ini

BOLTARA, mediasulutgo.com – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Moh. Aditya Pontoh, S.IP., menghadiri kegiatan Exit Meeting Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Sulawesi Utara, yang berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati, Jumat (21/8/2026).

Kegiatan tersebut menandai berakhirnya proses evaluasi yang telah dilaksanakan Tim EPPD Provinsi Sulawesi Utara selama kurang lebih delapan hari di Kabupaten Boltara.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Evaluasi mencakup reviu terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 serta pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Tim EPPD Provinsi menyampaikan sejumlah hasil temuan, catatan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Boltara. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

BACA JUGA  Buka Workshop Wirausaha Pemuda 2026, Aditya Pontoh Dorong Generasi Muda Jadi Pencipta Lapangan Kerja

Wakil Bupati Aditya Pontoh menyampaikan apresiasi kepada Tim EPPD Provinsi Sulawesi Utara atas pelaksanaan evaluasi yang telah berjalan dengan lancar. Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Boltara untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Evaluasi Provinsi. Masukan dan rekomendasi ini sangat berharga bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan akuntabilitas kinerja di Boltara,” ujar Wabup.

BACA JUGA  HUT ke-22 SMK Negeri 1 Kaidipang, Aditya Pontoh Tekankan Disiplin, Edukasi, dan Semangat Berprestasi

Pada kesempatan tersebut, Wabup juga mengimbau seluruh perangkat daerah terkait dan para pemangku Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar proaktif dalam menyediakan data, dokumen, maupun klarifikasi tambahan apabila masih dibutuhkan oleh pihak provinsi dalam proses finalisasi hasil evaluasi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Daerah, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Boltara, Tim EPPD Provinsi Sulawesi Utara, serta Tim Penyusun LPPD Kabupaten Boltara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *