Scroll keatas untuk lihat konten
BOLMUT

Exit Meeting Bersama BPK, Pemkab Boltara Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah

×

Exit Meeting Bersama BPK, Pemkab Boltara Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah

Sebarkan artikel ini

BOLTARA, mediasulutgo.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menggelar Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, menyusul pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2025 sampai dengan Semester I Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Senin (28/9/2026), dibuka oleh Sekretaris Daerah Boltara, dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim BPK Perwakilan Sulawesi Utara yang telah melaksanakan pemeriksaan kinerja pendahuluan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltara.

BACA JUGA  Aditya Pontoh Launching UHC Prioritas, Akses Layanan Kesehatan Boltara Diperkuat

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pengelolaan aset daerah yang tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.

“Atas nama Pemerintah Daerah, kami berterima kasih kepada Tim BPK. Kami berharap hasil pemeriksaan ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi kami untuk melakukan perbaikan tata kelola aset ke depan. Kepada OPD terkait saya minta agar kooperatif dan menindaklanjuti setiap rekomendasi,” ujar Sekda.

Dalam pertemuan tersebut, Tim BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara memaparkan hasil sementara pemeriksaan serta sejumlah poin yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan dari pemerintah daerah.

BACA JUGA  APBD Boltara 2027 Capai Rp528,8 Miliar, Aditya Pontoh Tekankan Efisiensi Belanja

Melalui Exit Meeting ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi antara BPK dan Pemkab Boltara terkait hasil pemeriksaan, sekaligus mendorong tindak lanjut terhadap berbagai rekomendasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah.

Turut hadir Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), serta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dan Dinas Pendidikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *