BOLTARA, mediasulutgo.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS., membuka Entry Meeting Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu Tahun 2026, bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Boltara, Senin (24/8/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah tersebut merupakan tindak lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sekaligus bentuk dukungan terhadap percepatan pencegahan korupsi melalui Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center for Prevention (IPKD MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa audit tujuan tertentu merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten, saya berharap melalui audit ini kita bisa mengidentifikasi potensi permasalahan lebih awal. Saya minta kepada seluruh pimpinan OPD, PPTK dan Bendahara Pengeluaran agar memberikan data yang valid, terbuka dan kooperatif kepada tim auditor,” tegas Sekda.
Lebih lanjut, Sekda menekankan agar hasil audit tidak dipandang sebagai upaya mencari kesalahan, melainkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk memperkuat sistem pengendalian internal di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Mari kita jadikan audit ini sebagai momentum untuk belajar dan berbenah. Tujuannya satu, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penggunaan anggaran yang efektif, efisien serta sesuai aturan,” lanjut Sekda.
Melalui pelaksanaan audit tersebut, diharapkan setiap perangkat daerah dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program, sekaligus memperkuat transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Bidang Administrasi Umum, pimpinan OPD terkait, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Bendahara Pengeluaran dari 10 OPD, yakni Sekretariat DPRD, Bappelitbangda, BPKPD, BKPSDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, DPPKBPPPA, Dinas PUPR, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
