BOLTARA,mediasulutgo.com – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara, Mohammad Aditya Pontoh, S.IP, menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna DPRD Boltara, Kamis (12/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Aditya menegaskan APBD 2027 diarahkan pada konsolidasi anggaran, penajaman prioritas, serta peningkatan kualitas belanja daerah. Pemerintah tidak lagi berorientasi pada ekspansi program, melainkan memastikan setiap anggaran memberikan hasil yang terukur.
Penyampaian Nota Keuangan tersebut merupakan tindak lanjut dari Sidang Paripurna Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang telah dilaksanakan pada Agustus 2026.
Aditya menjelaskan, penyusunan APBD 2027 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026, yang mengamanatkan dukungan terhadap delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Di tingkat daerah, kebijakan tersebut diterjemahkan melalui lima fokus utama, yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, serta penguatan kedaulatan pangan.
Menurutnya, efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi pelayanan publik. Sebaliknya, efisiensi harus diwujudkan melalui rasionalisasi program, penghapusan duplikasi kegiatan, serta penerapan pendekatan belanja berbasis kinerja dan dampak.
“Setiap Rupiah Harus Terukur Hasilnya,” tegas Aditya.
Dalam garis besar Nota Keuangan APBD Boltara 2027, pemerintah daerah mengusulkan pendapatan sebesar Rp513.492.334.305.
Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp28.847.398.305 dan pendapatan transfer sebesar Rp484.644.936.000.
Sementara itu, total belanja daerah direncanakan mencapai Rp528.834.498.937, dengan rincian belanja operasi Rp437.146.757.258, belanja modal Rp14.784.052.332, belanja tidak terduga Rp1.050.205.109, serta belanja transfer Rp75.853.484.238.
Adapun pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp15.342.164.632.
Aditya berharap Nota Keuangan APBD 2027 dapat dibahas secara konstruktif oleh pihak legislatif dan eksekutif hingga mencapai kesepakatan bersama.
Ia menekankan, sinergi kedua lembaga diperlukan agar kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar mampu mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Sidang paripurna tersebut turut dihadiri Kapolres Boltara, perwakilan Kejaksaan Negeri, perwakilan Pabung 1303/BM, perwakilan Ketua Pengadilan Agama Boroko, para Asisten Sekda, pimpinan OPD, staf ahli, serta tamu undangan lainnya.
