Scroll keatas untuk lihat konten
EKONOMI BISNISKAB GORONTALO

Pemkab Gorontalo Matangkan Penyesuaian TPP ASN 2027, Disesuaikan dengan Jabatan dan Tanggung Jawab

×

Pemkab Gorontalo Matangkan Penyesuaian TPP ASN 2027, Disesuaikan dengan Jabatan dan Tanggung Jawab

Sebarkan artikel ini
Pemkab Gorontalo

LIMBOTO, mediasulutgo.com – Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai mematangkan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun anggaran 2027. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan besaran TPP lebih proporsional sesuai jabatan dan tanggung jawab masing-masing pegawai.

Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyelaraskan hak pegawai, terutama bagi ASN yang telah mengalami perubahan atau peralihan jabatan, tetapi belum menerima tambahan penghasilan sesuai posisi yang saat ini diemban.

Advertisement
Pemkab Gorontalo
Scroll kebawah untuk lihat konten

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026), setelah mengikuti rapat bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait.

BACA JUGA  Wabup Tonny Junus Serahkan Dokumen Persyaratan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ke BNPB

Sugondo menjelaskan, salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penataan TPP adalah masih adanya pegawai yang telah menduduki jabatan tertentu, termasuk jabatan fungsional, tetapi besaran tambahan penghasilan yang diterima belum sepenuhnya mencerminkan posisi jabatannya.

“Penyesuaian TPP untuk 2027. Ada pegawai yang sudah menjabat, misalnya pada jabatan fungsional, tetapi belum menerima tunjangan sesuai dengan posisinya. Nah, sekarang kita sesuaikan,” jelas Sugondo.

Ia menegaskan, rencana penyesuaian tersebut telah memperhitungkan kemampuan keuangan daerah serta kesiapan regulasi sebagai landasan pelaksanaan kebijakan.

BACA JUGA  Kwarcab Boltim Studi Tiru ke Kabupaten Gorontalo, Pelajari Tata Kelola Organisasi Pramuka

Dengan demikian, penataan TPP tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kesesuaian hak pegawai, tetapi juga harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kapasitas fiskal daerah.

“Pada intinya aman, Alhamdulillah. Ketersediaan anggaran oke, regulasinya juga oke, sehingga terjadi penyelarasan TPP terhadap posisi jabatannya. Sudah on the track,” ungkapnya.

Melalui kebijakan ini, Pemkab Gorontalo berharap pemberian TPP ASN pada 2027 semakin tertib secara regulasi dan proporsional, sekaligus mencerminkan kesesuaian antara jabatan serta tanggung jawab yang diemban dengan tambahan penghasilan yang diterima pegawai.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *