BOLTARA, mediasulutgo.com – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, S.E., M.Ec.Dev., bersama Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh, S.IP., memimpin langsung pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltara, Rabu (16/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Boltara tersebut menjadi bagian dari penataan jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
Dalam arahannya, Bupati Sirajudin menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dibuktikan melalui kerja nyata.
Bupati meminta seluruh pejabat menjalankan tugas secara profesional dengan mengedepankan koordinasi dan kolaborasi, serta menghilangkan ego sektoral dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas publik semakin tinggi. Saya minta hindari mispersepsi dalam pelayanan, mispersepsi dalam perencanaan, dan mispersepsi dalam pelaksanaan. Berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang cepat, transparan, dan berkeadilan,” tegas Bupati.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Jabatan adalah kepercayaan. Bekerja dengan integritas, loyalitas, dan dedikasi tinggi. Selamat bekerja, semoga amanah dalam menjalankan tugas,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Bupati turut berpesan agar para pejabat mampu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan keluarga. Menurutnya, dukungan keluarga menjadi salah satu hal penting dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Jaga hubungan baik dengan keluarga, minta doa dan dukungan dari keluarga. Karena tanpa dukungan keluarga, kita tidak akan bisa bekerja maksimal,” tutup Bupati.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP-PKK Boltara Ny. Ening Sutrisni Lasena Adam, S.ST., anggota DPRD, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta sangadi.
