LIMBOTO,mediasulutgo.com — Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menegaskan penurunan angka kemiskinan harus diikuti intervensi pemerintah yang lebih terarah dan tepat sasaran. Pasalnya, meski persentase kemiskinan berhasil ditekan menjadi 14,89 persen pada 2025, sebanyak 56.130 warga Kabupaten Gorontalo masih hidup dalam kemiskinan.
Penegasan itu disampaikan Sofyan saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Gorontalo di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa (27/10/2026).
Menurut Sofyan, penurunan angka kemiskinan merupakan perkembangan positif yang harus menjadi motivasi untuk memperkuat program pemerintah, bukan alasan untuk berpuas diri.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, persentase penduduk miskin Kabupaten Gorontalo pada 2025 mencapai 14,89 persen, turun 1,54 poin dibandingkan 2024 yang sebesar 16,43 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang dari sekitar 61.910 orang menjadi 56.130 orang.
“Program penanggulangan kemiskinan harus disusun berdasarkan data yang akurat. Kita harus mengetahui siapa yang membutuhkan bantuan, apa permasalahannya, program apa yang dibutuhkan, dan bagaimana memastikan intervensi tersebut benar-benar memberikan perubahan,” tegas Sofyan.
Ia menekankan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup diukur dari penurunan angka statistik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah meningkatkan pendapatan, membuka kesempatan kerja, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah akan memperkuat tiga aspek utama, yakni peningkatan kualitas pembangunan manusia, pemenuhan pelayanan dasar, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penciptaan lapangan kerja menjadi perhatian penting dalam strategi tersebut. Pada 2026, dukungan anggaran untuk program pemberdayaan UMKM mencapai Rp15,75 miliar yang tersebar pada 12 perangkat daerah pengampu.
Sofyan meminta anggaran tersebut dimanfaatkan secara efektif untuk mendorong produktivitas usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Selain pemberdayaan UMKM, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi pelatihan vokasi dan pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK). Pembenahan fasilitas dan peningkatan kualitas pelatihan diharapkan dapat memperkuat keterampilan masyarakat serta meningkatkan kesiapan tenaga kerja memasuki dunia kerja.
Sementara itu, Kepala Bapperida, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Gorontalo, Dr. Bambang Supriyanto, M.Si., dalam laporannya menyampaikan sekitar Rp75 miliar telah dialokasikan atau ditandai untuk mendukung berbagai program penanggulangan kemiskinan di daerah.
Menurut Bambang, besarnya dukungan anggaran tersebut perlu diimbangi koordinasi dan evaluasi berkala agar setiap program benar-benar memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan.
Data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo secara berkala menjadi salah satu instrumen untuk mengukur perkembangan capaian program sekaligus mengevaluasi efektivitas intervensi pemerintah.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi perangkat daerah, BPS, BAZNAS, pemerintah kecamatan dan desa, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat dijangkau melalui bantuan maupun program pemberdayaan yang sesuai.
Melalui rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap pelaksanaan program lintas sektor semakin selaras, penggunaan anggaran lebih efektif, dan intervensi kemiskinan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mewujudkan visi “Gorontalo Berkemajuan dan Berkelanjutan”, dengan menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.(**)
