LIMBOTO|mediasulutgo.com — Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik (Parpol) di daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo meluncurkan proyek perubahan yang diberi nama Takar atau Transparansi Akuntabilitas Keuangan Partai Politik.
Proyek ini merupakam gagasan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Haryanto Manan.
Haris Tome dalam sambutannya saat peluncuran program tersebut Jumat (28/8) mengatakan, proyek Takar merupakan sebuah lompatan besar dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Selain itu, Takar diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana hibah partai politik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik.
“Proyek perubahan ini adalah bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegas Haris.
Salah satu fitur unggulan dari proyek Takar adalah adanya sistem elektronik bantuan keuangan partai politik (E-Bakupar).
Sistem ini dirancang untuk memudahkan partai politik dalam menyusun perencanaan keuangan, melakukan monitoring pengeluaran, dan membuat laporan keuangan secara real-time.
Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai penggunaan dana hibah partai politik melalui platform online.
Kepala BKAD, Hariyanto Manan, menjelaskan, ide di balik proyek Takar muncul dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sebagian besar laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik di Kabupaten Gorontalo belum memenuhi standar yang ditetapkan.
“Proyek Takar hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ujar Hariyanto.
Dengan adanya proyek Takar, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan partai politik di Kabupaten Gorontalo.
Selain itu, proyek ini bisa menjadi contoh yang baik bagi daerah lain di Indonesia dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel.(**)
