BOLMONG — Mediasulutgo.com – Pengusulan penjabat bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menuai polemik. Sebab, selain tanpa melalui mekanisme lewat internal DPRD, pengusulan tiga nama itu dinilai sepihak.
Empat fraksi di DPRD Bolmong itu yakni Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem dan Fraksi PKB. Munculnya surat tersebut, setelah Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling mengirim tiga nama tanpa ada proses rapat pimpinan DPRD juga tanpa pembahas dari fraksi-fraksi.
Surat yang ditujukan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu memuat tentang pembatalan atas usulan yang dilakukan Ketua DPRD.
Ketua fraksi PKS Muhamad Sahrudin Mokoagow mengatakan,
berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :100.2.1.3/1773/SJ, tentang usulan nama calon penjabat bupati
empat fraksi telah mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk menjadi pertimbangan secara kelembagaan sebagaimana mekanisme dan aturan yang berlaku.
Akan tetapi , usulan yang disampaikan masing-masing fraksi tidak di tindaklanjuti oleh Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling.
“Empat fraksi meminta Kemendagri dapat mengembalikan proses pengusulan sebagaimana mekanisme dalam pengambilan keputusan lembaga DPRD yang selanjutnya diusulkan melalui Ketua DPRD Kabupaten Bolmong,” katanya.
Surat itu ditadatangani masing-masing pimpinan fraksi. Fraksi PKS ditandatangi Muhamad Sahrudin Mokoagow, fraksi Golkar ditandatangani Dyas Potabuga, Fraksi PKB ditandatangani Supandri Damogalad dan Fraksi Nasdem ditandatangani Masri Daeng Masengi.
Diketahui usulan tiga nama yang disampaikan Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling yakni Asisten I Deker Rompas, Asisten II Zainudin Paputungan dan Limi Mokodompit.
Pengusulan tiga nama oleh Ketua DPRD itu mencerminkan tidak mengatasnamakan lembaga lewat musyawarah dan mufakat. (*)
