Berbeda halnya dengan sistem Islam, Islam memandang kepala negara atau khalifah adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi semua warga negara.
Negara hadir sebagai pelaksana dalam pelayanan pendidikan. Hal ini karena Islam telah menempatkan negara sebagai penanggung jawab pengurusan seluruh urusan umat, sebagaimana dalam hadist dinyatakan bahwa:
“Seorang imam atau khalifah yakni kepala negara adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rakyatnya.” (H.R Al-Bukhari)
Dengan peran umat ini, negara bertanggung jawab untuk memberikan sarana dan prasarana baik gedung sekolah beserta seluruh kelengkapannya, guru kompeten, kurikulum shohih maupun konsep tata kelola sekolahnya.
Dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan ini, seorang pemimpin negara berpegang kepada tiga prinsip yakni kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan, dan profesionalitas orang yang mengurusi.
Dengan prisip ini kerumitan mendaftar sekolah sangat bisa diminalisasi. Sebagai penanggung jawab negara tidak boleh menyerahkan urusannya kepada swasta, meski demikian sekolah swasta tetap diberi kesempatan untuk hadir memberikan kontribusi amal sholih dibidang pendidikan, namun keberadaan mereka tidak sampai mengambil alih dan menggeser tanggung jawab negara.
Adapun persoalan anggaran pendidikan. Maka, negara dalam sistem Islam akan mengatur anggaran secara terpusat dengan mekanisme pembiayaan yang dikelola baitul maal, negara akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan.
Negara juga bertanggung jawab untuk menciptakan situasi keimanan di tangah-tengah rakyat, merancang kurikulum yang shohih, sehingga rakyat mengetahui tujuan dari pendidikan hanyalah untuk menambah ketataan kepada Allah SWT, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan pekerjaan. Wallahu’alam bisyawab.(**)
