Scroll keatas untuk lihat konten
GORONTALOHEADLINESKAB GORONTALOPENDIDIKAN

Wajib Belajar 9 Tahun Dinilai Tidak Sukses

×

Wajib Belajar 9 Tahun Dinilai Tidak Sukses

Sebarkan artikel ini
Wajib Belajar

LIMBOTO, mediasulutgo.com — Wajib belajar 9 tahun, menurut Bupati Gorontalo nelson Pomalingo tidak sukses. Pasalnya, sejak 20 tahun dibicarakan terlihat hingga hari ini rata -rata 60 persen lulusan SD bahkan putus sekolah khusus kabupaten Gorontalo.

Bupati dua periode itu disetiap kesempatan selalu menyampaikan, jika ingin membangun dan merancang pembangunan harus didasarkan pada data.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

“Ternayata setelah kita lihat data, karena terlena membangun, membangun dan membangun ternyata yang dicanangkan wajib belajar tidak mencapai target,” tukas Nelson.

Karena hanya berdasarkan rasa tapi tidak berdasarkan data, akibatnya hari ini, ternyata lulusan SD di Kabupaten Gorontalo hanya 60 persen.

Wajib belajar

“Karena banyak yang hanya lulusan SD maka indek Pembangunan Manusia (IPM ) kita rangking 3 di Provinsi Gorontalo. Walaupun patut kita bergembira dari 6 Kab/kota kita rangking 3, setelah Kota Gorontalo dan Bone Bolango,” kata Nelson saat membuka kegiatan FGD pencapaian program wajib belajar 9 tahun melalui integrasi pendidkan dasar di Kabupaten Gorontalo, Selasa (14/12/2021) di Hotel Aston Kota Gorontalo.

Ia pun mengatakan, meskipun IPM masih dibawah, namun bidang kesehatan dan ekonomi Kabupaten Gorontalo tercatat bagus dan baik.

Hal ini kata Nelson karena kemiskinan di Kabupaten Gorontalo setiap tahun terjadi penurunan.

Kenapa IPM dibawah? Karena lama sekolah kita masih dibawa dan rata – rata lulusan SD bahkan putus sekolah.

“Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Apa yang terjadi dengan lulusan SD dan bahkan putus sekolah? upah kita rendah yang mengakibatkan produktifitas orang Kabupaten Gorontalo rendah” beber Nelson.

Orang di Kabupaten Gorontalo kata Nelson hampir semua bekerja tapi karena lulusan SD maka upah rendah. Upah rendah mengakibatkan tingkat kemiskinan tidak cepat turun.

Karena itu, kebijakan yang diambil mantan rektor UNG itu adalah mendorong pendidikan non formal pake A, B dan Paket C.

Non Formal di dorong karena wajib belajar 9 tahun ternyata bukan yang wajib sekolah atau yang sudah lewat usia sekolah sebenarnya

“Alhamndulilah, Maka kita buat sangar kegiatan belajar atau SKB karena disanalah paket ABC.paket ABC melajutkan pendidikan tinggi pun bisa. Sehingga semua fasilitas SKB kita benahi bahkan kita tambah,” tutup Nelson.(if)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *