GORONTALO, mediasulutgo.com – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Gorontalo menggelar Webinar Nasional bertajuk “Paradoks Integritas Penyelenggara Pemilu“, Rabu (03/03).
Webinar itu, disupport oleh Netfid Gorontalo, Generasi Melek Politik (GMP) Gorontalo, dan JaDI Gorontalo.
Sedangkan narasumbernya; Dahliah Umar (Ketua Netfid Indonesia), Siti Haslina Said (Koordinator Tim Pemeriksa Daerah Gorontalo), dan Ramsi Bokings (Tim Seleksi Bawaslu Daerah Gorontalo 2018) serta dipandu oleh Faisal Saidi, perwakilan GMP Gorontalo.
Koordinator JPPR Gorontalo, Guslan Batalipu dalam pengantarnya menyampaikan, diskusi itu digelar karena bagian dari kerja JPPR dalam upaya melakukan pendidikan pemilih.
“Di samping itu, catatan JPPR Gorontalo terkait merebaknya pelanggaran kode etik, akan berpengaruh pada menurunnya trust public,” tutur Guslan.
Sementara Dahliah Umar, dalam closing statementnya menyampaikan, proses rekrutmen penyelenggara kita, tidak boleh kemudian menghakimi ormas tidak penting.
“Penyelenggara pemilu penting berlatar belakang organisasi,” kata Dahliah.
Bagi Dahliah, yang tidak boleh itu berlatar organisasi tapi dipaksakan jadi penyelenggara, padahal tidak memiliki kemampuan.
Selain itu, Ramsi Bokings menguak penyebab utama penyelenggara tidak berintegritas, salah satunya karena adanya rekomendasi atau intervensi ormas-ormas.
“Bentuklah penyelenggara pemilu dengan bersih dan baik. Merekrut tim seleksi yang baik, akan melahirkan penyelenggara yang baik dan berintegritas,” ujar Rams.
Senada dengan Rams, Siti Haslina Said menjelaskan, dalam menciptakan pemilu yang kredibilitas atau berkualitas nanti.
“Pertama harus menciptakan penyelenggara yang berintegritas,” ucap Siti.
Terakhir, JPPR Gorontalo berharap, kedepan kader kader Ormas yang masuk penyelenggara Pemilu, harus meningkatkan kualitas.
“Supaya tidak perlu rekomendasi-rekomendasi,” tandas Guslan. (Yudi)
