Sehingga akar persoalan dari kemiskinan adalah karena diterapkannya sistem kapitalisme sekuler di negeri ini. Sistem ini meniscayakan peraturan Pencipta untuk mengatur kehidupan masyarakat.
Sistem yang membangun seluruh aturan kehidupan dari akal manusia yang terbatas
Pemenuhan terhadap gizi keluarga hanya mampu diwujudkan hanya dengan digantinya sistem peraturan hari ini dengan sistem peraturan Islam.
Islam menetapkan bahwa pemimpin adalah penanggung jawab atas rakyatnya dengan penerapan aturan Islam secara kaffah (menyeluruh).
Pemimpin dalam Islam akan menjamin kesejahteraan bagi rakyat dengan cara mewajibkan setiap laki-laki bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya.
Negara akan menjamin tersedianya lapangan pekerjaan secara luas dengan cara mengelola SDA secara mandiri dan tidak akan memberikan pengelolaannya pada swasta atau asing.
Sedang negara akan menjamin pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis. Negara dalam Islam tidak akan membebani rakyat dengan pajak tinggi, sebab Islam memiliki sistem keuangan yang kokoh (baitul mal) yang memiliki 3 sumber yakni kepemilikan umum (tambang mineral, tambang minyak, emas, batu bara, dll),
Hasil pengelolaan fa’i, kharaj, ghanimah, jizyah, usyur serta harga temporal berupa sedekah, infaq, waqaf, hadiah, harta haram penguasa (ghulul), harta orang murtad dll.
Pajak (dharibah) di dalam Islam memang ada, namun bukan merupakan sumber utama pendapatan negara. Sebab, pajak di dalam Islam hanya diperlakukan pada saat-saat tertentu yaitu hanya jika baitul mall kosong dan diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu.
Inilah pengaturan Islam yang sempurna. Aturan Islam yang mampu mengatasi persoalan kemiskinan dan persoalan manusia yang lainnya secara menyeluruh
Sehingga tidak ada jalan keluar dari kemiskinan negeri ini jika dan hanya jika kita kembali kepada aturan Islam kaffah (Keseluruhan).(**)
