Dari fakta kemiskinan rakyat maka seruan untuk memenuhi gizi hanyalah narasi tanpa empati. Masyarakat tak mungkin bisa memenuhi kebutuhan gizi di tengah kesulitan hidup yang terjadi.
Di sisi lain, seruan pemerintah ini menunjukkan ketidakpahaman akan realita yang dihadapi rakyat. Apalagi angka stunting sangat tinggi yakni 24, 4 Persen yang telah melebihi standar yang ditetapkan WHO yakni 20 persen (dikutip dari detikjateng). Negara harusnya peduli dan memberi solusi atas persoalan ini yakni dengan menyelesaikanmasalah kemiskinan yang merupakan faktor penyebabnya.
Namun, kemiskinan adalah hal yang wajar di sistem kapitalisme. Sistem demokrasi kapitalis menjadikan pemerintah hanya sebagai regulator (pembuat hukum), sedang urusan rakyat diserahkan kepada swasta. Walhasil terjadilah kapitalisasi terhadap kebutuhan rakyat seperti harga sembako dan BBM yang semakin tinggi, pendidikan dan kesehatan yang mahal dan lain-lain.
Disamping sulitnya mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal negeri ini begitu banyak sumber daya alam, namun prinsip kebebasan kepemilikan dalam sistem kapitalisme menyebabkan kekayaan negeri ini hanya mengalir pada para pemilik modal (kapital)
Ditambah didalam sistem ekonomi kapitalis menjadikan sumber utama pendapatan negara adalah pajak dari rakyat. Maka semakin tercekik kehidupan rakyat.
