BOALEMO, mediasulutgo.com – Kritik tajam kembali mengarah ke Pemerintah Kabupaten Boalemo terkait pengadaan mobil dinas baru bagi Bupati dan Wakil Bupati.
Kali ini, datang dari aktivis muda asal Boalemo, Sahril Anwar Tialo, yang menilai bahwa pembelaan juru bicara (jubir) Bupati justru mengabaikan arah kebijakan nasional serta tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat.
“Jubir bilang ini bukan keputusan sepihak. Tapi siapa publik yang dilibatkan dalam proses ini? Apakah rakyat tahu dan menyetujui, saat jalan rusak dan layanan publik compang-camping, uang mereka justru dipakai untuk membeli mobil baru pejabat?” ujar Sahril kepada media, Jumat (25/7/2025).
Menurut Sahril, dalih “sesuai prosedur” tidak bisa dijadikan pembenaran jika prosesnya tertutup dan minim partisipasi. Ia menegaskan bahwa keadilan anggaran hanya bisa terwujud apabila dijalankan dengan transparansi dan keterlibatan masyarakat.
Lebih jauh, Sahril menyoroti alasan teknis yang kerap digunakan pemerintah, seperti medan yang sulit ditempuh, sebagai dasar pengadaan kendaraan dinas baru. Namun ia mempertanyakan prioritas pembangunan yang justru menempatkan kenyamanan pejabat di atas kebutuhan rakyat.
“Kalau alasannya karena medan sulit, lalu kenapa yang lebih dulu diperbaiki justru kendaraan pejabat, bukan akses rakyat seperti jalan di Paguyaman Pantai, Wonosari, atau jembatan-jembatan rusak lainnya?” tambahnya.
Sahril juga menyinggung perlunya perhatian terhadap kendaraan pelayanan publik seperti ambulans dan mobil layanan desa yang kondisinya justru jauh dari layak. Ia menilai, keputusan membeli mobil dinas di tengah situasi anggaran yang terbatas hanya menegaskan bahwa pemerintah lebih peduli pada fasilitas elit daripada kebutuhan mendasar rakyat.
Yang paling disesalkan, menurutnya, adalah pernyataan jubir yang tampaknya tidak memahami arah kebijakan pemerintah pusat. Ia merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengendalian Belanja Operasional Pemerintah Daerah.
“Inpres itu jelas menekankan pengendalian belanja operasional, termasuk kendaraan dinas, demi mendukung prioritas nasional seperti transformasi layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Jubir Bupati harusnya membaca itu, bukan malah membela pemborosan,” tutup Sahril. (*)
