Scroll keatas untuk lihat konten
BOLMONG RAYABOLMUTHEADLINESLEGISLATORSULUT

Reses, Aleg Bolmut Terima Keluhan Kesejahteraan Aparat Desa Hingga Lapangan Kerja

×

Reses, Aleg Bolmut Terima Keluhan Kesejahteraan Aparat Desa Hingga Lapangan Kerja

Sebarkan artikel ini

MEDIASULUTGO.COM, BOLMUT – Aparat Desa di Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) meminta Pemerintah Daerah setempat untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Desa.

Dimana dalam Peraturan Pemerintah No.11/2019, Pasal 81 ayat 2 disebutkan bahwa Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Kemudian besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a. Dan besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Hal itu diungkapkan salah satu aparat Desa Marlina, peserta Reses DPRD Bolmut masa sidang kedua tahun 2021 di daerah pemilihan Kecamatan Pinogaluman, pada Kamis (21/1/2021). Menurutnya, penting untuk meningkatkan kualitas dan pelayananan penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Atas nama perwakilan aparat desa, kami mengharapkan pemerintah daerah memenuhi peraturan itu,” ungkapnya.

Selain aparat desa, Senanda pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menyuarakan kesejahteraan anggota.

“Mungkin saya mewakili teman-teman anggota BPD yang ada di Dapil 1, maupun SE Kabupaten Bolmut kami meminta dengan penuh kerendahan hati kepada Bapak Anggota DPRD kiranya boleh ditambahkan kami punya insentif,” keluhnya.

Sementara, perwakilan pemuda di Kecamatan Pinogaluman mengungkapkan hal yang berbeda dimana kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan di Kabupaten Bolmut.

“Jika aparat desa dan BPD minta dinaikkan penghasilan. Bagaimana dengan kami pemuda, banyak sarjana namun lapangan pekerjaan yang siap menampung para sarjana itu tidak ada,” pungkasnya. (Dolvin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *