LIMBOTO, mediasulutgo.com — Pejabat sementara (Pjs) Bupati Gorontalo, Mitran Tuna, memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Rapat tersebut berlangsung di Ruang Madani Kantor Bupati Gorontalo, siang tadi. Selasa (27/10/2020).
Pada rapat tersebut membahas empat hal penting yang saat ini tengah dicari solusinya. Empat poin yang dibahasa antara lain, mengenai persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), antisipaso penyebaran covid-19, kemudian pembahasan mengenai isu unjuk rasa yang akan dilakukan pada tanggal 6 november mendatang, dan terakhir mengenai antisipasi terorisme.
“jadi dalam rapat Forkopimda tadi ada 4 hal yang dibahas, yang pertama, persiapan pelaksanaan pilkada. Kemudian yang kedua antisipasi terhadap covid-19. Ketiga, antisipasi mengenai informasi bahwa tanggal 6 november akan ada unjuk rasa yang menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus law. Dan yang terakhir mengenai antisipasi terorisme yang masuk di Kabupaten Gorontalo” ungkap Pjs Bupati Gorontalo, Mitran Tuna, usai memimpin rapat.
Ia mengakui, hal yang paling utama dalam pembahasan tersebut yakni soal perhelatan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 desember mendatang.
Dari rapat tersebut didapati bahwa sampai dengan saat ini, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masih mengalami kekurangan anggota. Tercatat masih ada sekitar 176 orang yang diperlukan.
“Yang paling utama kita bahas dalam rapat tadi yakni mengenai upaya-upaya persiapan pelaksanaan pilkada. KPU dan Bawaslu juga sudah menyampaikan segala persiapan yang mereka sudah lakukan. Khusus KPU sendiri mereka menyampaikan bahwa, dalam seleksi anggota KPPS, ada kekurangan 176 orang. Dari segi administrasi mereka tidak memenuhi persyaratan” jelas Mitran
Hal inilah yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pihak KPU Kabupaten Gorontalo. Maka dari itu, Mitran meminta data kepada KPU agar nantinya kekosongan KPPS ini dapat diisi oleh ASN Kabupaten Gorontalo.
“Tentu ini menjadi perhatian kita, karena anggota KPPS ini sangat dibutuhkan. Saya sudah meminta data dari KPU, dan karena ini masih berlangsung, maka pemerintah daerah segera berikan informasi. Berapa kekurangannya, dan itu akan kita tindaklanjuti untuk menerjunkan tenaga ASN” tandasnya. (Iyal)
