Limboto|Mediasulutgo.com- Dalam rangka mempertajam Sinkronisasi visi dan misi Bupati Gorontalo Sofyan Puhi dan Wakil Bupati Tonny S. Junus, Dinas Sosial kembali duduk bersama dengan Mitra Sosial
Pengurus TKSK, Pendamping Sosial PKH, Karang Taruna, Tagana dan Pelopor Perdamaian.
Menariknya, jika pekan kemarin mitra sosial dikumpul seluruh dalam temu mitra sosial, namun kali ini Dinsos Kabupaten Gorontalo lebih pada menghadirkan Permitra. Bertempat di Ruang Plt Kepala dinas Sosial, Rabu ( 30/ 4) Mitra Sosial diawali pagi hari dengan TKSK dan Karang Taruna ,kemudian sore hari dilanjutkan dengan Pendamping Sosial PKH, Tagana dan Pelopor perdamaian.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Titi Nur, Rakor Mitra Sosial ini sebagai tindak lanjut temu mitra sosial bersama dengan Bupati Gorontalo pekan kemarin
“Hari ini kita undang mereka tapi Permitra, misalnya pagi TKSK, Karang Taruna karena mereka satu bidang dilanjutkan dengan Pendamping Sosial PKH, Tagana dan Pelopor Perdamaian” terang Titi Nur
Lanjut Titi Nur, pertemuan ini sebagai intruksi Pak Bupati yang diharapkan Pemerintah Daerah dan mitra Dinas Sosial lebih mempertajam sinkronisasi dan kolaborasi, karena mitra ini, pekerjaannya sebagai pendamping sosial terutama penerima bantuan PKH, Penerima bantuan BPNT, sehingganya seluruh penerima bantuan yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo tepat sasaran.
“Penerima bantuan benar-benar berdomisili diwilayah Kabupaten Gorontalo jangan sampai ada yang diberikan bantuan tapi mereka berada diluar Daerah Kabupaten Gorontalo. Mitra sosial bisa berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten Gorontalo menjaga dan mengawasi bantuan ini kepada masyarakat,” jelas Titi Nur
Kegiatan itu dihadiri juga Tim kerja Restorasi,Prof.Iqbal Bahuwa,Haris Hadju dan Radjak Adam.
Prof.Iqbal Bahuwa mengatakan, pertemuan dengan Karang Taruna. TKSK, Tagana, Pendamping Sosial PKH dan Pelopor Perdamaian, menindaklanjuti instruksi Bupati untuk melakukan rapat koordinasi dengan semua mitra kerja sosial, artinya setelah pertemuan ini semua program kerja yang sudah mereka lakukan akan kita paripurnakan bersama sehingga disitu akan dihasilkan program prioritas, apa yang harus diinterpensi oleh Pemerintah Daerah dalam kegiatan mereka nantinya.
“misalnya pertama melakukan pendataan ulang, restorasi data di tingkat desa dan di tingkat kepala keluarga kemudian, bagaimana melakukan pelayanan prima pada masyarakat karena penerima keluarga penerima manfaat ini setiap tahunnya bertambah, setiap tahunnya berubah sehingga data yang valid itu di tingkat desa dan di tingkat dusun sampai tingkat kepala keluarga, ini perlu dilakukan upgrade,” kata Prof.Iqbal
Ia menambahkan,Perlu dilakukan update data itu, yang kedua manajemen, manajemen pelayanannya kepada masyarakat dengan program ini artinya program ini tepat pada Keluarga Penerima Manfaat atau KPM, harus tepat sasaran artinya data sesuai orangnya ,sesuai dengan tempatnya sesuai dengan permasalahan sosialnya.
“Sehingga data Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Gorontalo yang sementara ditangani oleh TKSK kurang lebih 40 ribu di Kabupaten Gorontalo, 25 ribu KPM PKH ditangani oleh Pendamping Sosil PKH harus sinkron dengan data di tingkat Dinas atau di OPD lain sehingga bantuan itu serentak atau di interpensi oleh Pemerintah Daerah serentak kepada masyarakat atau kepada penerima manfaat sehingga tepat sasaran,” ujarnya
Yang ketiga adalah bagaimana keterkaitan antara pelaksana program itu, karena mereka para pendamping ini mendata masyarakat yang kurang mampu, penerima manfaat tapi mereka juga tidak diperhatikan sehingga mereka mengatakan pada kami bagaimana ada perencanaan-perencanaan untuk proses implementasi kegiatan itu dilapangan.
“kita akan melakukan perencanaan dengan rapat paripurna nanti bersama teman-teman mitra dalam kegiatan itu, kita akan melahirkan perencanaan untuk membantu teman-teman pendamping Sosial sebagai pendamping kegiatan ini, untuk mendapatkan implementasi dari kerja mereka, sehingga ini bisa di programkan anggaran selanjutnya minimal untuk kesejahteraan para pendamping, jangan sampai mereka mendampingi juga tidak sejahtera.
Hal keempat adalah proses ini akan berkelanjutan selalu ada pembinaan dari dinas sosial dinas yang berhubungan dengan industri, dinas pemberdayaan masyarakat desa, didorong untuk bagaimana mereka bisa berkelanjutan dalam kegiatan itu.
yang terakhir adalah yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana program itu bisa melahirkan teman-teman yang lain yang belum tersentuh program itu, misalnya dia sudah dibantu bagaimana dia bisa membantu orang lain, artinya programnya hanya untuk 1 orang tapi bisa buat 2,3 orang bisa dibantu jadi ada istlahnya menghidupkan orang lain dengan bantuan untuk dia tapi bisa menghidupkan orang lain.
manfaat yang bisa di timbulkan atau bisa dilahirkan dari program–program oleh pekerja mitra sosial ini dan ini manfaatnya sesuai program visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tentang Restorasi Kabupaten Gorontalo yang berkemajuan dan berkelanjutan artinya apa dari sistem pelayanan kepada masyarakat itu harus ditingkatkan bagaimana masyarakat bisa menerima manfaat dari kehadiran Pemerintah Daerah, yaitu dari Dusun, Kepala Desa, Camat, sampai Bupati, tentunya hal-hal inilah yang perlu kita kerjakan secara bersama, untuk melahirkan program prioritas untuk penanganan masalah Sosial,
Semua ini berkaitan erat dengan OPD-OPD lainnya misalnya, seperti Dinas Nakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemdes, dan bahkan berhubungan erat dengan Dinas Sosial itu semdiri sehingga kolaboratif kerja sama antara OPD ini bisa mewujudkan Kabupaten Gorontalo yang lebih maju dan berkelanjutan.
