LIMBOTO, mediasulutgo.com — Bupati Gorontalo Prof, Nelson Pomalingo menjadi narasumber pada Talkshow Resolusi UMKM 22, dengan tema peran Pemerintah Daerah terhadap pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Gorontalo.
Talkshow disiarkan secara Live Streaming HD on YouTube & Facebook Ekakraf Multimedia di Gedung Gedung Koperasi Ekaprasetya Kecamatan Limboto, Kamis (06/01/2022).
Pada kesempatan itu, Bupati Nelson mengatakan di era pandemic covid-19 menjadi problem adalah ekonomi termasuk UMKM di dalamnya.
Untuk mengatasi hal itu, Kata Nelson butuh peran penting digitalisasi sehingga transfromasi UMKM bisa maju .
Bupati dua periode itu berharap para pelaku UMKM tidak sekedar mempeehatikan lapangan kerja dan harganya.
tetapi bagi Nelson yang utama dilakukan transformasi untuk bagimana produk – produk ini menjadi sesuatu yang baik.
“Bisa dikenal secara global tingkat lokal sampai internasional,” harap Nelson,’
Saat ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mendorong kemajuan usaha masyarakat melalui UMKM. Terkait modal melalu pemerintah daerah dan perbankan membantu penguatan modal kepada pelaku UMKM
Tak hanya mendorong dari sisi permodalan, tapi pembkab Gorontalo mengembangkan skill para pelaku UMKM agar lebih inovatif lewat program-program pelatihan,pendamping termasuk pemasaran.
Karenanya,era saat ini digitalisasi adalah kebutuhan yang mendesak bahkan sisi pelatihan untuk pelaku UMKM juga sudah dilakukan.
“Semua ini butuh kolaborasi semua pihak termasuk OPD terkait untuk menjadi perhatian,”pungkas Nelson.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo, Arifin Suaib menyampaikan talk show ini merupakan upaya melakukan komunikasi dan konsolidasi lintas sektor terkait pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Gorontalo.pembinaan kepada para pelaku ekonomi tersebut sehingga lebih akomodatif terhadap kepentingan dan masalah yang ada.
“Tentu melalui talkshow ini akan mendapatkan informasi keinginan mereka terhadap meningkatkan progresifitas mereka dan diramu menjadi kebijakan dan akan diformulasi menjadi kebijakan pemerintah daerah, untuk menemukan titik relevansi antara harapan harapan dalam bentuk resolusi dari suara mereka sendiri,” tutup Arifin.(if)
