Nelson Pomalingo Jadi Narsum Seminar Internasional perubahan iklim di Uni Eropa
LIMBOTO Mediasulutgo.com- Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait perhatian perubahan Iklim di daerah menjadi hal menarik diadopsi oleh Pusat dan Internasional dalam hal ini Uni Eropa. karena menjadi perhatian pusat dan UNI Eropa Lembaga dan pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekertaris Jendral DPR RI dengan Westminster Foundation For Democracy dan EU Climate mereka mengundang langsung Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo menjadi nara sumber pada seminar Internasional dengan tema Arah Pengaturan perubahan iklim. situasi terkini,tantangan,dan peluang, Selasa, (7/5/2024) di JS Luwansa Hotel And Convetion Center Jakarta
kehadiran Bupati Nelson pada seminar Internasila ini tak lain untuk menyumbangkan pemikiran dalam proses legislasi perubahan iklim.
Seminar Internasional bertujuan, menyerap masukan pemangku kepentingan lintas sektor terkait tata kelola perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi hijau guna memperkaya proses mpenyusunan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, menyelaraskan dan memperluas pemahaman pemangku kepentingan lintas
sektor tentang urgensi penguatan lembaga pengelola perubahan iklim guna mewujudkan tata kelola perubahan iklim yang komprehensif, terintegrasi, sinergis, inklusif, dan berasas keadilan dengan target-target yang terukur serta mewadahi dialog serta jejaring pemangku kepentingan lintas sektor dari perwakilan parlemen, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sipil, dan swasta guna membangun konsensus terkait tata kelola perubahan iklim.
kegiatan ini dibuka Dr. Inosentius Samsul, SH, MHum | Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI dan Keynote Speech Putu Supadma Rudana, MBA Anggota Komisi VI & Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. untuk Sesi Pleno Dimoderatori oleh Gloria Anastasia Siegers Jurnalis dan Pengamat Isu Lingkungan Hidup.
Selain Bupati Prof. Nelson Pomalingo,Nara sumber lain diantaranya, Eddy Soeparno, SH, MH, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI & Sekretaris, Jenderal Partai Amanat Nasional, Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Achmad Sani Alhusain, SE, MA, Kepala Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) Badan Keahlian (BK) DPR RI, Afu Utami Founder & Chief Executive Officer Think Policy serta Henriette Færgemann Konsuler Pertama
Dihubungi usai kegiatan itu, Nelson Pomalingo selaku Guru besar Ahli Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo itu menjelaskan, konteks Seminar Nasional dimana Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) Badan Keahlian (BK) DPR RI turut menyumbangkan pemikiran dalam proses legislasi perubahan iklim tersebut melalui sejumlah rangkaian diskusi dan konsultasi bersama tenaga ahli fraksi dan komisi serta organisasi masyarakat sipil. Sebagai bagian dari sistem pendukung parlemen, para analis legislatif dan tenaga ahli di DPR RI merupakan komponen penting yang mengawal langsung proses penyusunan dan pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim hingga pengesahan nantinya.
“Seminar Internasional ini dibiayai Uni Eropa dan dihadiri oleh Uni Eropa kolaborasi dengan BK DPR RI untuk penyususnan undang -undang tentang perubahan Iklim,”Ungkap Bupati Nelson,
Nelson mengatakan, kehadiran dirinya dalam seminar Internasional itu Sebagai satu-satunya daerah untuk dimintai arah pemikiran bagaimana dan apa yang telah dilakukan daerah dalam rangka perubahan iklim termasuk pemikiran masukan bagaimana pembuatan undang-undang tentang perubahan iklim itu.
Kata Nelson, Problem perubahan iklim sudah terjadi dimana-mana termasuk di Gorontalo. Karena itu dirinya memberikan masukan dan pemikiran dalam beberapa point’.
Lanjut Nelson, Point pertama, Bicara kelembagaan. ini harus diatur dari pusat hingga daerah. kedua, dari sisi perencanaan. apalagi, Kata Bupati Nelson, dalam rangka menghadapi Inonesia emas termasuk menghadapi pilkada serentak 2024 maka dalam transisi pemerintahan nanti harus dimasukan perubahan iklim dari pusat hingga daerah.
Ketiga,tambah Nelson, Terkait anggaran itu harus dimasukan, misalnya 5 – 10 persen. Hal ini, sama halnya dengan sektor pendidikan dan kesehatan.
“termasuk keempat, pusat harus m mendorong Dana Insentif Daerah harus diprioritaskan kepada daerah yang peduli lingkungan,” ujar Bupati Nelson.
Kelima,Baik Pemerintah pusat dan Daerah harus mendorong partisipasi rakyat termasuk kolaborasi antar berbagai lintas stokeholder termasuk riset atau penelitian kaitannya adaptasi perubahan iklim, misalnya jagung bagaimana tahan panas,tahan hujan atau waktunya yang pendek sehingga tidak boleh satu tahun hanya tiga kali panen namun bagaimana panen harus empat kali dalam setahun.
Saran keenam kata Nelson, karena ini dalam rangka menghadapi pilkada serentak, mungkin kalau dapat dharapkan kepada para bakal calon kelapa daerah baik Gubernur, walikota dan Bupati memasukan kebijakan perubahan iklim pada visi misinya nanti
“Itulah sejumlah point saran dan masukan saya, mudah- mudahan menjadi acuan tingkat Nasional dalam pembuatan Undang-undang tentang perubahan iklim,”Tandas Nelson.
