Scroll keatas untuk lihat konten
GORONTALOHEADLINESKAB GORONTALO

Nelson menyebut,Dampak Program UPLAND di Kabgor,Menstimulus Pergerakan Ekonomi Pada Zona Pertanian

×

Nelson menyebut,Dampak Program UPLAND di Kabgor,Menstimulus Pergerakan Ekonomi Pada Zona Pertanian

Sebarkan artikel ini

LIMBOTO Mediasulutgo.com- Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo kembali menggelar kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf Pemerintah,UPLAND Project. Pelatihan dibuka langsung Bupati Gorontalo,Nelson Pomalingo. Pembukaan kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Rahmat Pomalingo dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo yang diwakili Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Rina Tayeb. Peserta yang ikut pelatihan ini terdiri dari Distrik Project Implementation Unit (DPIU),On Granting Officier (OGO),Village Facilitator, perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dan Penyuluh Pertanian.

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf Pemerintah,UPLAND Project Kabupaten Gorontalo tersebut dilaksanakan mulai tanggal 26 hingga 28 Oktober 2023 di Hotal Aryaduta Manado, Sulawesi Utara, (Sulut). Selain Bupati Gorontalo, sejumlah pemateri dihadirkan dalam kegiatan itu, di antaranya, Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo,Kejaksanaan Negeri Gorontalo,Project Management Unit (PMU),Project Management Consultant Regional (PMC) VI Sulawesi Utara, Tenaga Ahli Capacity Building dan District Project Implementation Unit (DPIU).

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo,saat membuka kegiatan itu memaparkan,arah kebijakan pertanian Kabupaten Gorontalo bertujuan untuk membangun SDM pertanian dan penyuluh yang tangguh. Peningkatan kapasitas petani yang baik dan benar yang sesuai good agricultural practices (GAP). Peningkatan kelembagaan penyuluh dan kelompok tani sebagai sentra agribisnis. Membangun infrastruktur pertanian dan industri yang menopang produksi dan mendorong hilirisasi sebagai pendukung untuk meningkatkan efisiensi usaha tani. Menciptakan kemandirian dan kedaulatan pertanian. Peningkatan produksi dan produktivitas untuk mencukupi kebutuhan lokal dan memenuhi permintaan ekspor serta meningkatkan nilai tawar petani dalam negosiasi harga komoditi.

“Termasuk mendorong kerja sama antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Perguruan tinggi, hingga kerja sama luar negeri, salah satunya melalui program UPLAND,” kata Nelson.

Nelson menyebut,dampak program UPLAND untuk Kabupaten Gorontalo,menstimulus pergerakan ekonomi pada zona pertanian.Meningkatkan kesejahteraan petani hingga mensubtitusi kegiatan yang terbatas dalam APBD.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo mengatakan, program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND) dirancang dengan menggunakan sumber dana pinjaman luar negeri. Tujuan dari kegiatan UPLAND ini adalah untuk meningkatkan produktifitas pertanian di dataran tinggi dan meningkatkan pendapatan petani. Desainnya dirancang agar pada tingkat usaha tani produktivitas meningkat tanpa merusak lingkungan sehingga semua konstruksi akan disesuaikan dengan desain yang ramah lingkungan.

“Kegiatan UPLAND ini didanai Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD),” jelas Rahmat.

Rahmat menambahkan, Kabupaten Gorontalo menjadi satu dari 13 kabupaten di Indonesia yang mendapat hibah luar negeri. Dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman luar negeri ini dibutuhkan dukungan dari anggaran Pemerintah Indonesia untuk pelaksanaan kegiatan seperti yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman dan perjanjian keuangan masing-masing pihak.

“Realisasi pekerjaan fisik di tahun 2023 antara lain, pembangunan terasering, embung dan jalan usaha tani. Untuk realisasi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) juga sudah berjalan sesuai rencana,” ungkap Rahmat.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Rina Tayeb menguraikan, tujuan lain program UPLAND adalah, meningkatkan produktivitas pisang Gapi dan pendapatan petani di Kecamatan Pulubala dan Kecamatan Telaga sebagai daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis dan penguatan sistem kelembagaan.

“Agar petani bisa mandiri, dibutuhkan perubahan kerangka berpikir (mindset), pemberdayaan, sosialisasi, studi komparatif, pelatihan dan bimtek, penguatan kelembagaan petani dan gapoktan termasuk peningkatan peran penyuluh,” urai Rina.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *