“Hadiri Rakernas II DMI, Nelson Laporkan Program DMI Wilayah Provinsi Gorontalo”
JAKARTA, mediasulutgo.com – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Gorontalo, Prof. Nelson Pomalingo mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Dewan Masjid Indonesia Pusat, Rabu (10/11/2021).
Baca Juga: Pada Rakernas II DMI Pusat, Nelson Usulkan Ini
Kegiatan yang juga dihadiri langsung Ketua Umum DMI Pusat jusuf Kalla itu disandingkan dengan peresmian kantor pusat DMI di Gedung Baru Kantor DMI Jakarta Timur.
Pada kesempatan itu, Nelson Pomalingo melaporkan sejumalah program DMI periode pertama dan memaparkan program periode kedua.
Ia menyampaikan, untuk Dewan Masjid Indonesia Wilayah Provinsi terbentuk melalui Musyawarah Kerja yang pada setiap lima tahun dilaksanakan hingga pada periode ini.
Kata Nelson, untuk periode 2019-2024 telah terbentuk pengurus wilayah berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Nomor 117/PP-DMI/SK/A/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 dan telah dilakukan pelantikan pengurus yang langsung dilakukan oleh Ketua PP-DMI, Bapak Dr. H.M. Jusuf Kalla pada tanggal 28 April 2021, dirangkaikan dengan pelaksanaan Rakerda Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Gorontalo periode 2019-2024.
pada kesempatan itu juga, Nelson pomalingo menyampaikan Data Masjid di seluruh Provinsi Gorontalo. Bahwa Di Provinsi Gorontalo 2423 masjid.
Lanjut Nelson, Realisasi dan Implementasi Pelaksanaan Program Bekerjasama dengan PP DMI Melakukan pelatihan secara terbatas tentang Tata Akustik yang menyangkut sound system masjid,
Pengadaan Mobil Dewan Masjid untuk perbaikan dan maintenance Tata Akustik Masjid, Bekerjasama dengan Bank Indonesia melaksanakan Pekan QRIS Nasional 2020 Merchan Fokus Bank Indonesia di Masjid Baitur Rahman Limboto, 11 Maret 2020.
“Bekerja sama dengan DMI Pusat dan Unilever melakukan distribusi Alat Kesehatan Bantuan DMI Pusat dan Unilever ke 2400 masjid, tahun 2020. Kegiatan ini dilakukan untuk pencegahan penularan wabah Covid-19 kepada masyarakat terutama jamaah masjid.
Mengusulkan Masjid (yang memenuhi persyaratan) untuk memperoleh pemasangan wifi gratis dari DMI Pusat,
Mengusulkan insentif Imam sesuai permintaan DMI Pusat (terealisasi sejumlah 120 orang Imam). Pelatihan Imam dan Khatib se-Provinsi Gorontalo,” beber Nelson.
Bahkan kata Nelson DMI wilayah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan pembuatan buku khutbah dan didistribusikan ke masjid-masjid yang memerlukan.
“Pada periode yang lalu telah dicetak buku khutbah sebanyak 9000 eksemplar dengan 100 judul,
Pengembangan dan latihan masjid ramah anak dengan percontohan melalui masjid Al-Mourqi Kabupaten Gorontalo,
Menjadi fasilitator bantuan Mendikbud dalam pembinaan PAUD terintegrasi masjid. Terealisasi sebanyak kurang lebih 25 lembaga PAUD yang mendapatkan bantuan rehabilitasi alat permainan edukatif,” ungkap Nelson.
Selain itu DMI Provinsi Gorontalo Melakukan konsolidasi organisasi dan rapat-rapat rutin dengan seluruh pengurus baik tingkat wilayah maupun daerah.Melakukan audiensi kepada pemerintah setempat tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menggalang kerjasama pelaksanaan kegiatan Dewan Masjid.
“Menyusun dan memantapkan program kerja biro-biro dalam lingkungan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Gorontalo,
melaksanakan penyegaran Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten/Kota dan telah menghasilkan terbentuknya seluruh pengurus Daerah tingkat Kabupaten Kota yang telah dimediasi oleh perwakilan pengurus wilayah,” lanjutnya.
Bahkan pada masa pandemi saat ini DMI Gorontalo tekah Memfasilitasi kegiatan Vaksinasi Massal seluruh indonesia yang diselenggarakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Milenial kerjasama Perhimpunan Remaja Mesjid Dewan Mesjid Indonesia, dipusatkan di Halaman Masjid Baiturrahman Limboto Kabupaten Gorontalo.
Kemudian, dalam merancang program Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia mengacu pada AD/ART Dewan Masjid Indonesia, ketetapan muktamar DMI dan juga masukan masukan peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, pemerintah/birokrat, tokoh masyarakat, takmirul masjid, remaja muda masjid, LSM, generasi muda, dan unsur tokoh intelektual dalam wilayah Provinsi Gorontalo. Dari bahan/materi yang dibahas dalam musyawarah wilayah periode lalu telah berkembang berbagai pemikiran dan aspirasi dari seluruh peserta yang dirangkum sebagai suatu program umum yang dijalankan Dewan Masjid yaitu sebagai berikut.
Masih tetap diperlukan adanya Penataan status masjid yang terdapat di Provinsi Gorontalo mulai dari tingkat Desa (mesjid jami), Kecamatan (mesjid besar), Kabupaten/ Kota (mesjid agung) bahkan sampai Provinsi yang dilakukan sesegera mungkin. Dalam APBD baik tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi perlu disediakan penganggaran yang terkait dengan pengelolaan masjid disalurkan melalui DMI, termasuk insentif untuk Imam, Khatib, dan Muadziz.
“Perlu terus dipacu dan diwujudkan adanya pembangunan Islamic Centre dan Masjid Raya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo,” jelasnya.
Nelson menambahkan, Dalam perencanaan Pembangunan Tata Ruang/Wilayah Provinsi ke depan Kecamatan Limboto dan sekitarnya perlu diarahkan sebagai Kawasan Pendidikan Islam;
Perlu mengembangkan buku-buku terjemahan dan sejarah kebudayaan Islam di Gorontalo. Memasukkan materi manajemen/pengelolaan mesjid dalam kurikulum Perguruan Tinggi. Perlu adanya hubungan/jaringan kordinasi Pemerintah dan Dinas-dinas Provinsi Kabupaten/Kota untuk mengarahkan program pembangunan masjid.
“Masjid harus dijaga netralitasnya dan dibebaskan dari intrik politik yang dijalankan oleh individu maupun golongan masyarakat tertentu dengan kata lain mesjid harus dihindarkan untuk dijadikan wadah politik praktis. Dianjurkan kepada semua pihak yang mengaku muslim kiranya menghentikan aktivitas pada saat tiba waktu shalat dan jamaah yang berdekatan dengan masjid harus didorong/dimotivasi untuk shalat di mesjid,” beber Nelson.
Ia pun menyatakan, perlu hendaknya dipersyaratkan bahwa siswa yang masuk SD, SMP, SMA harus lulus TPA.
Para alumni pendidikan Agama yang bekerja tanpa pamrih untuk kepentingan Islam, perlu diperjuangkan untuk diberikan tunjangan kesejahteraan dan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes CPNS pada Pemerintah daerah serta Bantuan-bantuan untuk pengelolaan masjid perlu dikoordinasikan secara baik, terbuka dan transparan,” tutup Nelson. (if)
