BOALEMO, mediasulutgo.com — Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo kembali menjadi sorotan publik setelah dikabarkan melakukan pembelian mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati. Kebijakan ini menuai kritik di tengah narasi efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan oleh pemerintah setempat.
Salah satu kritik keras datang dari tokoh muda Boalemo sekaligus pengamat kebijakan publik, Nanang Syawal. Ia mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan dinas tersebut, terutama dalam kondisi fiskal daerah yang sedang menuntut pengetatan pengeluaran.
“Ini ironis. Di satu sisi pemerintah bicara soal efisiensi, pemangkasan kegiatan, dan pengendalian belanja. Tapi di sisi lain, justru membeli mobil dinas baru untuk kepala daerah. Di mana letak keberpihakannya pada rakyat?” ujar Nanang kepada media ini Rabu (23/07/2025).
Nanang menilai kebijakan itu mencerminkan inkonsistensi dalam praktik pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, jika efisiensi benar-benar menjadi prinsip utama, maka belanja-belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik seharusnya dikaji ulang.
“Mobil dinas itu bukan prioritas mendesak. Banyak fasilitas publik yang lebih membutuhkan anggaran, mulai dari layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, hingga dukungan bagi sektor pendidikan dan UMKM lokal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti aspek sensitivitas sosial, mengingat kondisi masyarakat yang masih berjuang keluar dari dampak ekonomi pascapandemi dan tekanan inflasi daerah.
“Pembelian mobil dinas justru bisa menciptakan jarak antara pemimpin dan rakyat. Pesan moralnya menjadi kabur: apakah kita sedang membangun untuk masyarakat atau memanjakan birokrasi?” sambung Nanang.
Lebih lanjut, Nanang mendorong DPRD Boalemo agar menjalankan fungsi pengawasan secara kritis terhadap pengelolaan anggaran daerah. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak langsung bagi kepentingan publik.
“Ini bukan sekadar soal mobil, tapi soal kepekaan. Jika pemerintah tidak mampu membaca emosi dan kebutuhan rakyatnya, maka wibawa kepemimpinan bisa runtuh hanya karena simbol-simbol seperti ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Boalemo belum memberikan keterangan resmi terkait anggaran dan alasan pembelian kendaraan dinas tersebut. (*)
