BOLMONG|mediasulutgo.com – Sesalkan aturan pemberlakuan pembatasan pelayanan untuk pasien BPJS di setiap Klinik dan Puskesmas tanpa ada sosialisasi ditengah masyarakat, menuai kritik sejumlah kalangan.
Pemerintah Desa Kosio Kecamatan Dumoga Tengah Iwan Suid menyayangkan persoalan pelayanan kesehatan yang dialami sebagian masyarakatnya terkait dengan pemberlakuan pembatasan maksimal yang dinilai sepihak oleh masyarakat.
“Seharusnya terkait dengan pelayanan kesehatan harus jadi prioritas persoalan BPJS atau tidak itu urusan kedua, intinya masyarakat harus mendapatkan pertolongan pertama dari pihak klinik maupun puskemas”,Sesal Iwan.
Lebih lanjut Iwan, pemerintah mana yang tidak marah ketika masyarakatnya datang dengan sejumlah keluhan pelayanan kesehatan untuk warga yang sakit.
“Sudah beberapa masyarakat saya yang mengalami hal seperti ini, dan perlu diseriusi agar pihak klinik maupun puskemas sedikit melihat dari sisi kemanusiaan, karena tidak semua pengguna BPJS tidak memiliki uang untuk berobat “, tegas Iwan.
Terakhir Sangadi Kosio juga meminta pemerintah Daerah dalam hal ini Pj Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Welty Komaling agar pihak BPJS dan DinkesBolmong bisa di hearing sehingga bisa sedikit memberikan kelonggaran untuk masyarakat, agar keadilan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan bisa setara.
Menanggapi persoalan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Welty Komaling mengungkapkan bahwa akan kami tindaklanjuti.
“Besok kami undang untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP)”,Ucap Welty. (Vijay Karundeng)
