BOALEMO, mediasulutgo.com — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Selasa (14/10/2025), bertempat di ruang rapat Komisi II DPRD Boalemo.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Boalemo, Silfana Saidi, S.H., ini membahas persoalan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) serta ketidaksinkronan harga pasar pangan antara data yang dilaporkan ke pusat dan kondisi riil di lapangan.
Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pihak, di antaranya Ketua DPRD Boalemo Harijanto Mamangkey, perwakilan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperindag, serta Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Boalemo.
Dalam kesempatan itu, Harijanto Mamangkey menegaskan pentingnya dasar hukum dan koordinasi lintas sektordalam penetapan harga pasar daerah.
“IPH (Indeks Perubahan Harga) adalah indikator ekonomi yang harus didasarkan pada regulasi. Pemerintah daerah wajib normatif dalam menentukan harga sesuai UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. BPS harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan,” tegas Harijanto.
Koordinator Komisi II Eka Putra Noho itu juga menyoroti pentingnya akurasi data dan kompetensi petugas lapangan dalam proses pendataan harga pasar.
“Banyak regulasi yang justru membingungkan. Petugas lapangan harus dibekali kemampuan analisis dan pendataan agar hasilnya sesuai dengan fakta,” ujarnya.
Sementara itu, pembahasan dalam rapat juga menyinggung sejumlah isu strategis di sektor pertanian, termasuk program bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan), ketersediaan pupuk, serta pengelolaan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). (*)
