BOALEMO, mediasulutgo.com — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo mendorong sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperbaiki akurasi data pertanian dan harga pasar. Dorongan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang Komisi II DPRD Boalemo, Selasa (14/10/2025).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Silfana Saidi, S.H., membahas dua isu utama, yakni persoalan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) serta ketidaksinkronan data harga pasar pangan antara laporan yang diunggah ke pemerintah pusat dan kondisi harga riil di lapangan.
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag), serta Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Boalemo.
Dalam arahannya, Silfana Saidi menyoroti adanya perbedaan data harga pasar yang dilaporkan dengan fakta di masyarakat.
“Kondisi real di lapangan dan data yang diunggah ke pusat sangat berbeda. Pemerintah pusat melihat harga stabil, padahal di daerah harga-harga ini justru mencekik rakyat,” tegas Silfana.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Koperindag Boalemo menjelaskan bahwa pihaknya rutin melakukan pemantauan harga pasar setiap minggu berdasarkan pedoman inflasi nasional. Namun, data yang dikirim ke pusat biasanya merupakan harga terendah, sesuai mekanisme pemantauan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kami tidak memiliki kewenangan menaikkan harga komoditas seperti daging. Harga yang dipantau memang bervariasi, dan beberapa perlu dicek kembali seperti bawang merah yang mencapai Rp40 ribu per kilogram,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Bagian Ekonomi Setda Boalemo menambahkan bahwa data harga yang diinput ke pusat harus sinkron dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, perbedaan antara harga harian dan mingguan sering menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas inflasi di daerah.
“Kita mencari solusi agar inflasi tidak terlalu menonjol. Harga di pasar harian memang berbeda dengan harga mingguan,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian Boalemo, Andi Faisal Hurudji, menuturkan bahwa fluktuasi harga komoditas pertanian seperti cabai dan beras turut memengaruhi perbedaan data di lapangan.
“Contohnya cabai, di tingkat petani harganya Rp30 ribu per kilogram, tapi di pasar bisa mencapai Rp40 ribu. Begitu juga dengan beras. Diharapkan penyerapan gabah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Melalui RDP tersebut, Komisi II berharap seluruh OPD terkait dapat meningkatkan koordinasi dan menyamakan sistem pendataan agar kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)
