LIMBOTO, mediasulutgo.com – Juru bicara Bupati Gorontalo Nasir Tongkodu, mengingatkan politisi senior Rustam Akili (RA) untuk bersikap cerdas dan melihat secara ril tentang fakta-fakta pengelolaan Pemerintahan Daerah (Pemda) di Kabupaten Gorontalo. Nasir menegaskan, adanya sinyalemen RA bahwa seolah- oleh Pemda dan Legislatif tidak harmonis, sebenarnya jauh panggang dari api, atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
Sebelumnya, Rustam Akili melalui sebuah agenda konferensi pers menyatakan, bahwa dalam pengelolaan pemerintahan, Pemerintah Kab Gorontalo dibawah kepemimpinan Nelson Pomalingo kurang menghormati DPR (DPRD, red). Pernyataan tersebut tentunya memantik Juru bicara Bupati Gorontalo ini untuk mencerahkan pemahaman kepada publik tentang kesesuaian fakta yang sebenarnya.
“Rupanya RA keliru, karena selama kepemimpinan Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo sejak periode pertama hingga periode kedua, hubungan Pemda dengan Legislatif boleh dikata sangat harmonis, selalu kooperatif bahkan berkoloboratif dalam setiap pengambilan keputusan. Buktinya, lihat saja rapat-rapat yang telah melahirkan berbagai kebijakan, semua digelar bersama antara eksekutif dan legilslatif,” ucap Nasir.
Dia menegaskan, sejak periode pertama Bupati Nelson telah bersinergi dengan para anggota legislatif. Buktinya, pada periode tersebut, meski pada tahun ke-2 tak didampingi seorang Wakil Bupati, Nelson sukses menjalankan roda pemerintahan karena ia sejalan dengan legislatif. Bahkan bukti keberhasilan politiknya itu beliau berhasil memenangkan Pilkada untuk periode kedua kalinya.
Sebaliknya Nasir malah meragukan pernyataan RA. Ia justru melihat adanya keraguan lewat pernyataan RA tentang kinerja DPRD Kabupaten Gorontalo.
“Yang menyatakan bahwa antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Gorontalo tidak bersinergi, bisa saja yang bersangkutan justru meragukan kinerja DPRD. Jadi mana sesunguhnya yang pandang enteng pada legislatif. Pemda atau Pak RA,” tanya dia.
Nasir Tongkodu juga menjelaskan tentang pengelolaan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang disoroti RA. Ia menghimbau masyarakat tidak menanggapi serius pernyataan tersebut.
Dana PEN yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo, jelas dia, dikucurkan Pemerintah Pusat untuk mengatasi ekonomi rakyat yang hampir dua tahun belakangan ini mengalami krisis. Hal itu, tambahnya, harusnya disyukuri, dan rakyat Kabupaten Gorontalo wajib berterima kasih kepada Bupati NP yang berhasil meyakinkan Pemerintah Pusat, sehingga meminjamkan dana untuk mengatasi krisis ekonomi.
“Semestinya DPRD memberikan dukungannya atas peminjaman dana PEN itu, apalagi Pemda mendapatkan dana ini tanpa dibebankan bunga. Kalau daerah lain dibebanka bunga pinjaman, ” ungkap Nasir.
Nasir Tongkodu pun membantah kalau penggunanan dana PEN ini tanpa melibatkan peranan legislatif. “Pinjamanan dana PEN ini sudah dituangkan pada Perda. Berarti mulai dari rencana sampai pada implementasi penggunaan PEN tidak mungkin tidak diketahui oleh anggota DPRD. Bahkan para aleg mengawasi setiap pengunana dana PEN tersebut, terutama disektor infrastruktur. Semua mereka awasi ketika rekan-rekan Aleg melakukan reses . Jadi tidak mungkin DPRD tidak dilibatkan,” bantah Nasir Tongkodu dengan nada keras.(*)
